Bertubi-tubi Keistimewaan Yogya Digoyang, Dari Pilgub hingga Keturunan China

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 20 Nov 2019 08:31 WIB
Acara adat di Keraton Yogyakarta (usman/detikcom)
Acara adat di Keraton Yogyakarta (usman/detikcom)

Keistimewaan Yogyakarta juga digoyang lewat Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta oleh pengacara Handoko. Warga Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, ini menggugat warga keturunan China tidak bisa memiliki tanah di Yogyakarta dengan status hak milik. Handoko menggugat dasar hukum aturan itu yaitu Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Nonpribumi.
Bertubi-tubi Keistimewaan Yogya Digoyang, Dari Pilgub hingga Keturunan ChinaFoto: Antara Foto/Andreas Fitri Atmoko

Namun, gugatan Handoko lalu digagalkan oleh hakim PN Kota Yogyakarta pada 20 Februari 2018. Ketua majelis hakim Cokro Hendro Mukti berpendapat berdasarkan sejarah, hak asal-usul, dan UU Keistimewaan DIY, maka Pemda DIY diberi keistimewaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbeda dibanding daerah lain. Yaitu untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa yang terdiri dari tata cara pengisian jabatan dan tugas gubernur/wagub, kelembagaan Pemda DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

"Tujuan Instruksi Wagub DIY Nomor K.898/I/A/1975 sudah tepat. Yaitu untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah, keistimewaan DIY, menjaga kebudayaan dan keberadaan Kasultanan Yogyakarta keseimbangan pembangunan masa depan DIY, dan demi pembangunan masa depan DIY," ujar Cokro.


Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5