Bertubi-tubi Keistimewaan Yogya Digoyang, Dari Pilgub hingga Keturunan China

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 20 Nov 2019 08:31 WIB
Acara adat di Keraton Yogyakarta (usman/detikcom)
Acara adat di Keraton Yogyakarta (usman/detikcom)

Atas dasar sejarah panjang itu, akhirnya Republik Indonesia memberikan status istimewa ke Yogyakarta. Salah satunya dengan lahirnya UU UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY). Pasal 7 UU itu selengkapnya berbunyi:

Lingkup kewenangan yang termasuk ke dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, yaitu meliputi:

a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. kelembagaan pemerintahan daerah DIY;
c. kebudayaan;
d. pertanahan; dan
e. tata ruang.


Belakangan, keistimewaan ini digugat. Tidak hanya sekali, tapi bertubi-tubi. Seperti pada 2016 saat seorang advokat, M Sholeh menggugat sistem pemilihan Gubernur DIY. M Sholeh meminta pemilihan Gubernur DIY dilakukan lewat Pilkada. M Sholeh menolak aturan Sultan Yogyakarta otomatis menjadi Gubernur DIY.

"Sebagai warga negara Indonesia berhak dicalonkan menjadi gubernur maupun wakil gubernur manapun, sebagai jabatan gubernur/wakil gubernur adalah jabatan publik yang boleh dijabat oleh setiap warga negara asal dia memenuhi syarat umum yang ditentukan oleh UU. Misalnya saat tahun 2012 Jokowi yang ber-KTP Solo mencalonkan diri menjadi gubernur Jakarta," ujar M Sholeh.
Bertubi-tubi Keistimewaan Yogya Digoyang, Dari Pilgub hingga Keturunan ChinaFoto: Antara Foto/Andreas Fitri Atmoko

MK memutuskan M Sholeh tidak diterima. Alasannya, KTP M Sholeh adalah beralamat di Jawa Timur, sehingga ia tidak bisa mencalonkan diri menjadi Gubernur DIY.

"Pembatasan tersebut dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak asal-usul dan kesejarahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian pembatasan tersebut telah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal, dan proporsional serta tidak berkelebihan," kata MK.

Alhasil, kini tidak ada Pilgub di Yogykaratka. Sultan otomatis jadi Gubernur Yogyakarta sepanjang masih bertakhta.
Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5