.webp)
Ide Mendagri Tito untuk membuat indeks kedewasaan berdemokrasi ini pun mendapat tanggapan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perludem menyebut saat ini sudah banyak kajian terkait pilkada. Pun sudah ada beberapa indeks untuk mengukur kualitas demokrasi.
"Kajian soal pilkada sudah banyak dilakukan, baik yang dilakukan lembaga negara seperti LIPI, Litbang Kemendagri, maupun institusi lembaga penyelenggara pemilu, dan juga oleh pihak universitas dan kelompok masyarakat sipil. Selain itu kita juga sudah memiliki berbagai studi indeks yang berkaitan dengan pilkada dan pemilu. Misal Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Kerawanan Pemilu dari Bawaslu, Indeks Persepsi Korupsi dari TII (Transparency International Indonesia), dan lain-lain," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini kepada wartawan, Selasa (19/11).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun sayangnya, menurut Titi selama ini rekomendasi dari beberapa kajian itu belum diikuti oleh tindak lanjut konkret. Rekomendasi ini belum diadopsi ke dalam regulasi yang dibuat.
Untuk melengkapi evaluasi kemantangan dalam berdemokrasi, yang diperlukan justru indeks demokrasi internal partai. Menurutnya, indeks ini diperlukan untuk memangkas masalah pendidikan politik.
"Yang lebih diperlukan adalah indeks demokrasi internal partai politik (Intra-Party Democracy Index), untuk mendorong fungsionalisasi partai politik sehingga problem pendidikan politik dan belum berjalannya kaderisasi untuk menghasilkan rekrutmen kepemimpinan terbaik dalam pengisian pejabat publik bisa dijawab oleh partai dengan menghadirkan kader-kader terbaiknya," tuturnya.
Titi lantas menyebut beberapa negara yang sudah membuat Indeks Demokrasi Internal Parpol ini. Beberapa di antaranya seperti Mongolia, Israel dan beberapa negara Eropa.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Untuk IDI sendiri data terakhir dirilis oleh BPS adalah IDI 2018. IDI merupakan indikator gabungan yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.
Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu:
1. Kebebasan Sipil (Civil Liberty)
2. Hak-Hak Politik (Political Rights)
3. Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
Angka IDI menunjukkan bahwa sejak tahun 2009 hingga 2018, tingkat demokrasi di Indonesia mengalami dinamika. Pada periode tahun 2009-2013, angka IDI berfluktuasi di kisaran angka 60-an, sementara pada periode tahun 2014-2018, angka IDI berada di kisaran angka 70-an. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni 'baik' (indeks > 80), 'sedang' (indeks 60-80), dan 'buruk' (indeks < 60). Hal ini menunjukkan walaupun IDI tingkat nasional masih pada kategori 'sedang', namun telah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tingkat demokrasi lima tahun yang lalu.
Sementara itu, pada periode 2017-2018, jumlah provinsi yang memiliki angka IDI berkategori 'baik' meningkat dari 4 provinsi menjadi 5 provinsi. Namun begitu, terdapat satu provinsi yang masuk ke kategori "buruk", yaitu Provinsi Papua Barat, sementara 28 provinsi lainnya berada pada kategori 'sedang'.
Provinsi DKI Jakarta berhasil mempertahankan posisi pada peringkat pertama dengan nilai IDI sebesar 85,08; diikuti oleh Provinsi Bali dengan nilai IDI sebesar 82,37. Posisi ketiga dan keempat adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan Utara dengan nilai IDI masing-masing sebesar 82,32 dan 81,07. Posisi kelima ditempati oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan capaian IDI sebesar 80,82, setelah tahun sebelumnya Provinsi DI Yogyakarta berada pada posisi kedua.
Entah IDI yang ini, atau indeks yang lain yang dimaksud oleh Mendagri Tito Karnavian. Belum ada keterangan resmi dari Kemendagri. Sebelumnya, Tito mewacanakan kajian soal kedewasaan demokrasi tiap daerah. Daerah yang 'cukup dewasa' bakal diperbolehkan menggelar Pilkada langsung, daerah yang 'belum dewasa' akan menggelar Pilkada dengan metode yang lain.
"Kemudian, kalau seandainya dianggap bahwa sistem pilkada langsung ini dalam temuan kajian akademik dianggap lebih banyak negatifnya, berarti harus ada sistem yang lain, salah satunya sistem asimetris sistem yang tadi disampaikan. Kalau asimetris berarti kita harus membuat Index Democratic Maturity, yaitu kedewasaan demokrasi tiap daerah," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).
Menurut Tito, di daerah yang dianggap mengerti demokrasi, pilkada langsung bisa diterapkan. Namun, kata Tito, lain cerita jika di daerah tersebut penduduknya belum memiliki kedewasaan demokrasi yang mumpuni.
"Tapi di daerah tertentu yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah, itu mau berbusa-busa calon kepala daerah bicara tentang programnya, nggak didengar. Karena memang kemampuan intelektual literasi rendah, nggak nyampai," ujarnya.
Maka dari itu, Tito menilai Index Democratic Maturity itu diperlukan untuk mengukur kesiapan sebuah daerah untuk menerapkan pilkada langsung.
Simak Video "PKS-Berkarya bicara koalisi di Pilkada 2020"
Halaman 2 dari 3
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
