Ide Mendagri Tito untuk membuat indeks kedewasaan berdemokrasi ini pun mendapat tanggapan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perludem menyebut saat ini sudah banyak kajian terkait pilkada. Pun sudah ada beberapa indeks untuk mengukur kualitas demokrasi.
"Kajian soal pilkada sudah banyak dilakukan, baik yang dilakukan lembaga negara seperti LIPI, Litbang Kemendagri, maupun institusi lembaga penyelenggara pemilu, dan juga oleh pihak universitas dan kelompok masyarakat sipil. Selain itu kita juga sudah memiliki berbagai studi indeks yang berkaitan dengan pilkada dan pemilu. Misal Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Kerawanan Pemilu dari Bawaslu, Indeks Persepsi Korupsi dari TII (Transparency International Indonesia), dan lain-lain," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini kepada wartawan, Selasa (19/11).
Namun sayangnya, menurut Titi selama ini rekomendasi dari beberapa kajian itu belum diikuti oleh tindak lanjut konkret. Rekomendasi ini belum diadopsi ke dalam regulasi yang dibuat.
Untuk melengkapi evaluasi kemantangan dalam berdemokrasi, yang diperlukan justru indeks demokrasi internal partai. Menurutnya, indeks ini diperlukan untuk memangkas masalah pendidikan politik.
"Yang lebih diperlukan adalah indeks demokrasi internal partai politik (Intra-Party Democracy Index), untuk mendorong fungsionalisasi partai politik sehingga problem pendidikan politik dan belum berjalannya kaderisasi untuk menghasilkan rekrutmen kepemimpinan terbaik dalam pengisian pejabat publik bisa dijawab oleh partai dengan menghadirkan kader-kader terbaiknya," tuturnya.
Titi lantas menyebut beberapa negara yang sudah membuat Indeks Demokrasi Internal Parpol ini. Beberapa di antaranya seperti Mongolia, Israel dan beberapa negara Eropa.
