.webp)
Mendagri Tito Karnavian mengatakan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun infrastruktur. Dia menyinggung masalah antar kepala daerah saling 'kunci'.
"Untuk jalan nasional dibangun oleh APBN oleh PUPR, jalan provinsi APBD oleh Gubernur, jalan kabupaten kota oleh Wali Kota Bupati dengan APBD kabupaten/kota. Persoalan muncul banyak di sini. Persoalan di antaranya politik, gubernur yang nggak cocok sama Bupati, Wali Kota jalan provinsinya nggak dibangun sama dia, dibiarkan bolong-bolong, Bupati Wali Kota mau perbaiki dengan APBD jadi temuan BPK. Diperiksa," kata Tito saat jadi pembicara di Hub Space 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).
Tito mengatakan peran pemerintah pusat memberikan atensi untuk membangun jalan infrastruktur di daerah yang menjadi jalan nasional. Tito mengatakan sejatinya pembagian kewenangan dalam membangun insfrastruktur antara pusat dan daerah sangat baik, namun perlu kekompakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau nggak kompak antara 3 unsur ini, saling ngunci atau mungkin merugikan masyarakat meski ada peluang lagi jalan desa yang dibangun dengan dana desa," ucap Tito.
Tito juga melihat atensi pembangunan berbeda-beda antar kepala daerah. Menurut dia, ada kepala daerah yang peduli dan ada yang tidak.
"Pedulinya ketika 5 tahun sekali mau Pilkada baru jalan-jalan di daerah ini dibetulin dibuat janji 'Saya akan perbaiki'. Yang definitif yang bertanding langsung berprogram perbaikan hanya menjelang Pilkada," kata Tito.
"Yang akan bertanding janji 'Saya akan bangun ini jelek Bupati lama, saya akan bangun yang lobang-lobang'. Setelah menjabat lupa. Nah inilah menjadi kewajiban kita semua, kita harus bisa mengkolaborasikan antara pusat kemudian provinsi dan kabupaten desa. Karena masing-masing ada tugasnya membangun infrastruktur dan ini memerlukan kesamaan mindset, perlu hati," lanjut dia.
