Temui Moeldoko, JMPPK Tanya soal Kajian Lingkungan Pegunungan Kendeng

Petani Kendeng temui KSP Moeldoko untuk menanyakan tindak lanjut KLHS Pegunungan Kendeng. (Marlinda Erwanti/detikcom)

Jakarta - Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) hari ini bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Mereka datang untuk menanyakan tindak lanjut perihal Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng.

"Kami datang ketemu Pak Moeldoko dalam rangka kepengen menanyakan tindak lanjut KLHS yang diperintahkan Pak Jokowi. Jadi kami minta ini harus dijalankan," kata Koordinator JMPPK Gun Retno di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Gun Retno mengatakan pihaknya meminta KSP segera menindaklanjuti KLHS Pegunungan Kendeng. Sebab, KLHS merupakan perintah Presiden Jokowi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi KLHS ini kan perintah Pak Jokowi untuk menjawab konflik panjang tentang Kendeng dan ini selesai dua tahun, dan waktu itu kan KSP dimandati Pak Jokowi untuk menyelesaikan, mengerjakan KLHS itu yang meliputi kementerian, ada KLHK, ESDM, dan BUMN. Dan setelah selesai, ya, kami berharap untuk ini dilaksanakan. Ini perintah Pak Jokowi langsung kan," tuturnya.

Gun Retno mengatakan hingga saat ini KLHS Pegunungan Kendeng belum dijadikan pijakan dalam menentukan arah pembangunan di kawasan tersebut sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 sehingga Kendeng masih ditetapkan calon tambang.

Koordinator JMPPK, Gun Retno (Marlinda Erwanti/detikcom)

"Padahal di KLHS rekomendasinya itu tidak boleh ada keluar izin baru. Karena ditemukan kerusakan yang begitu besar di wilayah Pegunungan Kendeng. Pentingnya air, jumlah penduduk semakin banyak, kebutuhan air kan juga semakin banyak. Kendeng ini sebagai sponsor mata air juga penyedia O2, oksigen gratis ini. Lha kalau dibiarkan rusak bagaimana ke depan anak-cucu kita," kata Gun Retno.

"Kami malah punya beberapa bukti-bukti rekaman visual, kayaknya KLHS yang diperintahkan Pak Jokowi ini, nggak mau dilakukan di daerah. Ini kan terus gimana?" imbuh dia.

Gun Retno mengatakan Moeldoko akan berkomunikasi dengan kementerian terkait.

"Ya dia akan komunikasi dengan KLHK dan lain-lain untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran itu. Tapi ini bukan persoalan yang hanya mendapatkan izin tambang. Karena tambang apapun di wilayah Kendeng tidak diperbolehkan lagi, apa hasil kajian KLHS itu," kata Gun Retno.

Gun Retno pun mengaku akan terus menindaklanjuti perihal KLHS Pegunungan Kendeng ini. Sebab, hal ini berkaitan dengan kelangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat di kawasan Kendeng.

"Wong ini yang memerintahkan Pak Jokowi harus kembali ke Pak Jokowi. Apakah nanti ditindaklanjuti membuat semacam instruksi presiden atau peraturan, ini terserah Pak Jokowi. Tapi inikan perintah Pak Jokowi sendiri. Ketika ini tidak dilaksanakan, ini kasihan Pak Jokowi, ini perintah negara," pungkasnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya