"Sampai hari ini hasil evaluasi kami bersama dengan jajaran pemerintah terkait, itu (proyek infrastruktur) masih banyak yang belum dapat diselesaikan. Salah satu kendala utamanya adalah material batu dan pasir. Itu dihambat oleh teman-teman kabupaten maupun provinsi terutama di bidang pertambangan," ujar Firdaus.
Firdaus melaporkan hal tersebut kepada Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pada Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penyerahan DIPA TA. 2020 Serta Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (18/11/2019).
Firdaus melanjutkan, akibat izin pertambangan material batu dan pasir tersebut, pihak Balai Jalan, Bina Marga Provinsi Kabupaten/Kota, dan para kontraktor itu tidak dapat mensuplai bahan material batu dan pasir. Hal ini karena izin pertambangan insidental maupun yang permanen tidak bisa dikeluarkan dengan alasan yang tidak diketahui.
"Terutama di Kabupaten Gowa yang Sungai Jeneberang itu. Dan beberapa tempat pengambilan batu dan pasir. Dan ironisnya sampai hari ini proyek Pelabuhan New Port (Makassar New Port) dan bandara (proyek pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar) itu macet," ungkapnya.
Firdaus menyebutkan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah memerintahkan agar 2 proyek strategis nasional itu dapat selesai pada Desember mendatang. Namun baru 60 persen yang sudah selesai.
"Jadi 40 persen macet itu dari suplai material terutama batu dan pasir," tegasnya.
Untuk itu, Firdaus meminta Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan para bupati terkait memberikan rekomendasi kepada Dinas ESDM untuk segera mengeluarkan izin insidentil maupun izin permanen.
"Untuk segera mengambil langkah-langkah koordinasi, karena presiden sudah menyatakan tidak ada lagi dihambat masalah perizinan," paparnya.
