Serapan APBD Sulsel 54,46%, Gubernur Nurdin Peringatkan OPD

Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menyoroti serapan APBD Sulsel tahun 2019 yang hingga memasuki triwulan ke-III baru teralisasi 54,46% atau Rp 5,39 triliun dari total APBD Sulsel 2019 sebesar Rp 9,9 triliun.

Gubernur Sulsel meminta organisasi perangkat daerah (OPD) menjadikan hasil serapan anggaran tersebut sebagai catatan penting.

"Itu menjadi catatan penting bagi mereka, kenapa sampai rendah, makanya saya bilang kita ini bekerja harus pakai hati, dana yang kita kelola ini dananya rakyat. Semakin lambat kita serap, semakin rakyat tidak menikmati," kata Nurdin di kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (18/11/2019).

Nurdin mengingatkan para OPD untuk tidak selalu berfikir SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Dia kembali menegaskan agar APBD lebih baik segera diserap agar lebih cepat dimanfaatkan masyarakat.

"Daripada di-SILPA-kan, itu kan namanya menunda kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Laporan serapan APBD Sulsel 2019 ini dipaparkan pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Rudy Djamaluddin dalam rapat forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Sulsel hari ini.

Baca juga: Gubernur Sulsel Serahkan DIPA 2020, Ingatkan Pemda Buat Program Bermanfaat

Rudy menyampaikan serapan APBD Sulsel tersebut berdasarkan Iaporan pelaksanaan program dan kegiatan pada saat pramonev (monitoring dan evaluasi) diawal bulan Oktober lalu, yang disampaikan oleh Badan/Dinas/Biro di lingkup Pemprov Sulsel melalui penginputan aplikasi SIMONEV.

"Dapat kami Iaporkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui dana APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh 57 Badan/Dinas/Biro, dengan Jumlah dana Rp. 9.9 triliun lebih, sampai pada triwulan Ill Tahun Anggaran 2019 ini secara komulatif realisasi mencapai 54,46 % (Rp 5,39 triliun), dan realisasi fisik 54,04 %," kata Rudy.

Dikatakan Rudy, masih rendahnya realisasi APBD hingga akhir triwulan Ill tahun anggaran 2019 ini disebabkan oleh beberapa OPD menjadwalkan pencairan kegiatan dalam aliran kas berada pada triwulan IV. Disamping itu beberapa kegiatan OPD yang bersifat fisik sementara dalam proses penyelesaian administrasi untuk pencairan.

Rudy juga memaparkan pelaksanaan kegiatan yang dibayai dari dana APBN/PHLN yang disampaikan oleh Kementerian atau Lembaga Non Kementerian melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Sulawesi Selatan.


"Dapat dilaporkan bahwa kegiatan APBN/PHLN dilaksanakan oleh 48 Kementarian/Lembaga Non Kementerian, dengan jumlah dana kurang lebih Rp. 27,50 triliun lebih. Pada triwulan III tahun anggaran 2019 ini secara komulatif rata-rata penyerapan anggaran mencapai 58,35% (Rp 16,05 triliun), dan realisasi fisik mencapai 62,85 %," jelas Rudy.




Tonton juga video Blak-blakan William Aditya: Transparansi Harga Mati:

[Gambas:Video 20detik]

(nvl/fdn)