MUI Dukung Kursus Pranikah: Tapi Jangan Sampai Bikin Orang Takut Kawin

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi gagasan Menko PMK Muhadjir Effendy yang akan mewajibkan sertifikat nikah bagi pasangan yang hendak menikah. Namun MUI meminta pemerintah memikirkan secara serius mengenai implementasi gagasan tersebut agar tidak terkesan membebani warga.

"Dari sisi idenya bagus, dari sisi implementasinya perlu dipikirkan sehingga tidak terkesan memberati dan membebani, oleh karena itu perlu dipikirkan sebaik-baiknya. Saya juga tidak ingin gara-gara itu nggak jadi kawin mereka," kata Sekjen MUI Anwar Abbas saat dihubungi, Kamis (14/11/2019).

Anwar tak ingin kebijakan sertifikat nikah ini membuat warga takut untuk melangsungkan pernikahan. Jangan sampai, menurut Anwar, si pria dan wanita tetap berhubungan walaupun tidak ada ikatan pernikahan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan sampai terkesan sehingga membuat mereka takut, jangan sampai seperti itu. Susah ini. Akhirnya mereka nggak kawin. Tapi mereka berhubungan, kan gitu. Jangan sampai. Karena itu perlu dibicarakan dari cara yang paling bagus yang kira-kira membuat calon pengantin senang juga karena tahu," ujar dia.

Anwar lantas menjelaskan mengenai pentingnya edukasi pranikah bagi pasangan calon pengantin. Edukasi pranikah itu, sambung Awar, bertujuan agar kehidupan pasangan suami-istri menjadi lebih bahagia.

"Untuk berkeluarga itu ada ilmunya. Apa saja ada ilmunya termasuk berkeluarga. Ilmu itu isinya adalah kebenaran, jadi ada kebenaran-kebenaran yang harus diketahui oleh calon suami dan calon istri atau ada hal-hal yang perlu diketahui oleh suami atau istri, misalnya apa hak dan kewajiban seorang suami, apa hak dan kewajiban seorang istri itu harus tahu, karena itu mereka harus dibekali hak dan kewajibannya itu," ujar dia.

"Kemudian yang kedua adalah kalau dari perspektif Islam, keluarga yang terbentuk itu, keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah di situ nilai-nilai agama menjadi suatu yang penting, karena itu kedua pasangan itu harus tahu mengenai ajaran agama, tentang nilai-nilai dalam ajaran agama," sambung Anwar.

Menurut Anwar, pemerintah perlu membahas mengenai kurikulum pendidikan pranikah. Tapi lagi-lagi Anwar mengingatkan pendidikan itu tidak boleh membuat warga merasa terpaksa.

"Bagaimana mengimplementasikan ide itu? Nah, itu perlu dipikirkan, karena yang jelas dia memerlukan kurikulum, memerlukan buku materi, memerlukan sarana dan prasarana, memerlukan proses, tempat, dan waktu. Tolong dipikirkan sehingga nggak terkesan membebani dan memberati, maunya kita itu pendidikan dan pelatihan yang diberikan itu oleh kedua pengantin dirasakan sebagai kebutuhan, bukan sebagai sebuah beban, nah itu bagaimana cara itu," ujar dia.

Anwar mengatakan kursus pranikah itu harus menjadi kebutuhan bagi para calon pasangan pengantin. Anwar mengusulkan sistem pendidikannya bisa lewat online sehingga tidak membebani pasangan yang sedang bekerja.

"Karena dia butuh, ya kita ingin hendaknya oleh mereka itu terasa sebagai kebutuhan bukan pemaksaan, dampak psikologisnya beda, karena itu prosesnya itu ya agak fleksibel menurut saya," ujar dia.