Cegah Stunting, Menko PMK Muhadjir Dorong Kebijakan Sertifikat Nikah

Foto: Menko PMK Muhadjir Effendy (Rahel/detikcom)

Jakarta - Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan akan mempertimbangkan kewajiban memiliki sertifikat menikah bagi pasangan yang hendak menikah. Sertifikat itu diberikan terkait edukasi kesehatan agar pasangan mantap menjalani kehidupan pascamenikah.

"Jadi sebetulnya setiap siapapun yang memasuki perkawinan mestinya mendapatkan semacam upgrading tentang bagaimana menjadi pasangan berkeluarga, terutama dalam kaitannya dengan reproduksi. Karena mereka kan akan melahirkan anak yang akan menentukan masa depan bangsa ini," kata Muhadjir di Sentul SICC, Bogor, Rabu (13/12/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Muhadjir mengatakan pentingnya edukasi untuk calon pasangan yang akan menikah agar bisa mengaplikasikan pendidikan itu saat sudah menikah dan memiliki anak. Karena itu menurutnya perlu adanya sertifikasi nikah bagi para calon orang tua khususnya calon Ibu.

"Di situ lah informasi penyakit-penyakit yang berbahaya untuk anak, termasuk stunting segala itu harus diberikan. Untuk memastikan bahwa dia memang sudah cukup menguasai bidang-bidang pengetahuan yang harus dimiliki itu harus diberikan sertifikat," ucapnya.

Dia mengaku akan membicarakan rencana ini dengan Menteri Agama Fachrul Razi dan Menkes dr Terawan. Dia berharap dengan ada sertifikasi ini bisa menekan angka anak stunting di Indonesia.

Dia menargetkan sertifikasi nikah itu akan dilakukan pada tahun 2020 mendatang. Dia mengaku akan mempercepat program ini karena angka stunting masih di angka yang sama di 27 persen dan tidak turun.

"Kalau bisa tahun depan 2020 sudah dimulai, karena stunting sangat berbahaya, sangat rawan," jelas mantan Mendikbud itu.

Diketahui, kebijakan sertifikat nikah ini lebih dulu dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Persyaratan itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.