Raker di DPR, Menteri PPPA Paparkan Kesepakatan Terakhir soal RUU P-KS

Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmavati mengikuti rapat kerja (raker) di Komisi VIII DPR. Dalam rapat itu, Bintang memaparkan kesepakatan terakhir soal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS).

"Hingga rapat terakhir 25 September 2019 yang merupakan rapat panja pemerintah dengan komisi VIII DPR dengan hasil menyepakati untuk pembentukan tim perumus dan menyepakati substansi RUU P-KS, meliputi pencegahan, perlindungan dan rehab," ujar Bintang dalam rapat bersama Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Rapat di Baleg DPR, Komnas Perempuan Minta RUU P-KS Masuk Prolegnas 2020

Dia mengatakan RUU P-KS juga disepakati untuk dilanjutkan pembahasannya di periode 2019-2024. "Serta pembahasan lebih lanjut mengenai RUU PKS sesuai dengan ketentuan pasal 71 (a), UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan akan di carryover pada masa periode yang baru 2019-2024," ujarnya.

Anggota Komisi VIII Fraksi Gerindra Zainul Arifin mendorong agar RUU P-KS masuk dalam prolegnas prioritas. Zainul menilai kekerasan seksual membutuhkan aturan spesifik untuk melindungi korban.

"Diharapkan pada periode ini RUU PKS bisa masuk dalam program legislasi nasional dan segera disahkan oleh DPR RI. Kodisinya sudah darurat dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual saat ini sangat membutuhkan aturan ini dari segi perlindungan korban," ujar Zainul.