Menlu Retno: Lima Tahun ke Depan Diplomasi Indonesia Akan Sangat Sibuk

Menlu Retno Marsudi (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengungkapkan bahwa periode 2019-2024 adalah tahun-tahun tersibuk bagi diplomasi Indonesia. Hal itu berkaitan dengan program peningkatan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat regional maupun dunia.

"Lima tahun ke depan merupakan tahun yang akan sangat sibuk bagi diplomasi Indonesia. Untuk tahun 2020, Indonesia masih akan duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sementara itu 2020, 2021, dan 2022 Indonesia akan duduk sebagai anggota Dewan HAM PBB," kata Retno di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/10/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tahun 2020 akan menjadi tuan rumah untuk dua agenda internasional. Retno mengatakan Indonesia akan menyelenggarakan Halal Summit hingga forum regional yang membahas infrastruktur.

"Untuk tahun 2020 juga, Indonesia akan menjadi Ketua Global Health and Foreign Policy. Tahun 2020 juga Indonesia akan menyelenggarakan Halal Summit. Tahun 2020 akan menyelenggarakan Indo-Pasific Infrastructure and Connectivity Forum," ujar Retno.

Sementara itu, di tahun 2023, Retno mengatakan Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN dan G20. Tahun 2023 disebut Retno sebagai tahun diplomasi tersibuk.

"Sementara untuk tahun 2023 di dalam satu tahun Indonesia akan jadi Ketua ASEAN dan sekaligus akan menjadi Ketua G20. Jadi untuk tahun 2023 akan diplomasi politik luar negeri Indonesia akan cukup sibuk karena kita jadi ketua untuk dua hal, yaitu ketua ASEAN dan G20," ungkap Retno.

Terkait perlindungan WNI di luar negeri, Retno menargetkan ada integrasi data seluruh instansi dan lembaga di luar negeri. Retno juga akan memfokuskan untuk perbaikan tata kelola layanan migrasi.

"Untuk lima tahun ke depan, target di bawah diplomasi perlindungan, pertama pengintegrasian data seluruh instansi dan lembaga, sehingga Indonesia akan memiliki one single data WNI di luar negeri, yang akan mempermudah perlindungan WNI di luar negeri. Kedua, perbaikan tata kelola migrasi menuju save ordery and regular migration baik dari hulu maupun dari hilir. Ketiga, fokus pada tindakan pencegahan," jelas Retno.

"Kita semua paham, mencegah lebih murah dari mengobati. Dan salah satunya yang kita lakukan adalah dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi," imbuhnya.

Sementara untuk diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, Retno akan mengintensifkan perundingan terkait batas negara. Selain itu, Retno juga akan mengangkat isu separatisme di berbagai forum dunia.

"Kedua, mengurangi ruang gerak separatisme untuk menggunakan berbagai forum internasional untuk mengkampanyekan agenda separatisme. Dan yang ketiga adalah penguatan identitas bangsa melalui kerja sama menyebarkan toleransi kemajemukan demokrasi sebagai identitas bangsa, dan juga tentunya kerja sama yang terkait dengan counter terorism akan kita perkuat," pungkas Retno.