ADVERTISEMENT

Anggota Komisi II Setuju Pilkada Dievaluasi: Ada Industri Jual Suara

Faiq Hidayat - detikNews
Sabtu, 09 Nov 2019 17:11 WIB
Anggota Komisi II DPR Fraksi NasDem Lestari Moerdijat (Faiq Hidayat/detikcom)



Dia membantah bila dikatakan bahwa evaluasi pilkada langsung sebagai bentuk kemunduran. Menurut dia, sebuah pendapat dalam proses demokrasi adalah suatu hal yang wajar.

"Nggak, saya nggak melihat itu sebagai sebuah kemunduran. Sekali lagi begini, sekali lagi ini pendapat pribadi ya, sebuah proses demokrasi itu bisa berjalan dengan baik apabila masyarakatnya memang sudah siap," ucap Lestari

Menurut Lestari, evaluasi pilkada langsung berupa cara pandang adanya uang untuk mendapatkan suara. Hal tersebut tidak baik untuk mendapatkan sebuah jabatan hanya ditukar dengan uang.


"Mungkin mereka tidak berpikir bahwa pilkada ini sebagai sebuah prioritas buat mereka. Akhirnya mereka berpikir, 'oh ya ada yang datang kasih uang, ya sudah saya kasih saja suaranya'. Dan tidak menyadari bahwa suara tersebut hanya dipertukarkan, nasib nih, nasib bangsa dan negara di wilayah tersebut dipertukarkan dengan sejumlah (uang). Itu terjadi lo di beberapa tempat. Nah, inilah yang menurut saya harus kita buka ruang untuk kita lakukan evaluasi," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, Tito Karnavian mempertanyakan relevansi sistem pilkada langsung dengan kehidupan demokrasi di Indonesia. Meski diakui ada manfaatnya, Tito tak menampik ada juga dampak negatifnya.

"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya, partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ujar Tito di kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (6/11).


Simak Video "Mendagri Tito Mau Evaluasi Pilkada, DPR Beri Opsi Pemilu Asimetris"

[Gambas:Video 20detik]


(fai/jbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT