detikNews
2019/11/09 15:39:28 WIB

Rencana Jokowi Tambah 6 Wamen Dinilai Ganggu Birokrasi Bila Politik Akomodasi

Indra Komara - detikNews
Halaman 1 dari 2
Rencana Jokowi Tambah 6 Wamen Dinilai Ganggu Birokrasi Bila Politik Akomodasi Siti Zuhro (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Rencana Presiden Jokowi menambah enam wakil menteri (wamen) seperti diungkap Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendapat kritik. Peneliti senior LIPI Siti Zuhro menilai rencana itu bisa mengganggu birokrasi, apalagi jika hanya memenuhi politik akomodasi.

"Dengan penambahan wamen yang sangat banyak, tentunya akan berpengaruh terhadap kelincahan birokrasi. Apalagi kalau rekrutmen itu didasarkan atas kepentingan politik akomodasi belaka. Ini akan mengganggu kinerja birokrasi," kata Siti kepada wartawan, Sabtu (9/11/2019).



Kabinet gemuk Jokowi ini dianggap bakal menyulitkan birokrasi yang minim struktur tapi kaya fungsi. Seharusnya, lanjut dia, jabatan sekjen hingga dirjen bisa didorong untuk membantu kerja menteri.

"Dengan pemilu langsung dan banyaknya dukungan politik plus tim sukses, birokrasi pascapemilu jadi tambun/gembrot," katanya.

Meski demikian, Siti menyadari ada pos-pos kementerian yang memang memerlukan posisi wamen. Dua di antaranya adalah Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri.



Tetapi hal itu juga harus selaras dengan visi pemerintah untuk mereformasi birokrasi menjadi profesional, yang mengharuskan tindakan nyata pemerintah melakukan perampingan.

"Hal ini yang harus diberi solusi oleh pemerintah baru supaya visinya konkret," tutur dia.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com