Dukung Evaluasi Pilkada Langsung, PAN Singgung Pengawas yang Wafat

Menurut Eddy, pilkada serentak ataupun tidak langsung juga membutuhkan biaya yang besarannya perlu dikaji. Namun Eddy mengatakan persoalan biaya itu tidak boleh mengambil kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri.

"Kalau kita bicara tentang pilkada, pemilihan langsung melalui perwakilan, ya kita lakukan evaluasi terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga masyarakat ini diberikan kedaulatan di era demokrasi. Kedaulatan itu apa? Bisa memilih pemimpinnya sendiri. Kalau kedaulatan itu diambil, tentu akan banyak kritikan dan menentang. Jadi itu harus diperhitungkan lagi. Jangan dilihat dari biayanya saja," ucap Eddy.

Baca juga: PKS Persilakan PAN yang Ingin Koalisi dengan NasDem-PDIP

Lebih lanjut, Eddy mengatakan PAN akan terbuka untuk melakukan evaluasi pilkada secara menyeluruh, tidak hanya soal langsung atau tidak langsung. Evaluasi itu termasuk soal akan banyaknya Plt yang memimpin daerah karena kepala daerahnya purnatugas pada 2022 dan 2023.

"Ada 272 Plt kalo nggak salah. Nah bagaimana pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah ketika Plt itu melaksanakan tugas selama satu bahkan ada yang dua tahun. Kan kalau Plt itu ada keterbatasan. Bagaimana merancang APBD? Bagaimana melakukan pergantian OPD? Itu kan ada batasan. Nah, itu menurut saya kita bicara secara menyeluruh. Jangan hanya bicara parsialnya saja," pungkasnya.
(azr/fdu)