Masih Ada Korupsi di Daerah WTP, Afiliasi Politik Anggota BPK Jadi Sorotan

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat untuk laporan keuangan setiap daerah, tapi tetap saja banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Pegiat antikorupsi dari Universitas Andalas Feri Amsari menghubungkan fenomena tersebut dengan afiliasi anggota BPK dengan partai politik.

"Selama diisi oleh politisi dan tidak menempatkan figur-figur profesional tapi malah orang-orang mantan anggota DPR, politik. Sehingga audit yang disampaikan itu jauh dari nilai profesionalitas. Makanya kita bisa melihat kontradiksinya, ini WTP kok terjadi korupsi. Ada WTP kok kemudian ada OTT dan segala macam," kata Feri kepada detikcom, Rabu (6/11/2019).

Baca juga: KPK Datangi Pemkab Brebes Beri Catatan Soal 8 Hal, Apa Saja?

Feri menuturkan jika tidak diseleksi secara objektif, WTP dinilai tidak mencerminkan minimnya kasus korupsi. Dia mengatakan yang salah bukan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) namun yang paling penting adalah penilainya.

"Makanya yang perlu diperbaiki itu adalah yang memberikan penilainya, bukan nilainya yang dilihat. Kalau bagus, bebas dari kepentingan politik, dan segala macamnya, sudah terjamin kemandiriannya," jelasnya.

Baca juga: Prasetio: Dulu DKI WDP Tapi Ada Pembangunan, Ini WTP Kok APBD Defisit?