Masih Ada Korupsi di Daerah WTP, Afiliasi Politik Anggota BPK Jadi Sorotan

Masih Ada Korupsi di Daerah WTP, Afiliasi Politik Anggota BPK Jadi Sorotan

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Kamis, 07 Nov 2019 08:59 WIB
Foto: Ari Saputra
Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat untuk laporan keuangan setiap daerah, tapi tetap saja banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Pegiat antikorupsi dari Universitas Andalas Feri Amsari menghubungkan fenomena tersebut dengan afiliasi anggota BPK dengan partai politik.

"Selama diisi oleh politisi dan tidak menempatkan figur-figur profesional tapi malah orang-orang mantan anggota DPR, politik. Sehingga audit yang disampaikan itu jauh dari nilai profesionalitas. Makanya kita bisa melihat kontradiksinya, ini WTP kok terjadi korupsi. Ada WTP kok kemudian ada OTT dan segala macam," kata Feri kepada detikcom, Rabu (6/11/2019).


Feri menuturkan jika tidak diseleksi secara objektif, WTP dinilai tidak mencerminkan minimnya kasus korupsi. Dia mengatakan yang salah bukan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) namun yang paling penting adalah penilainya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Makanya yang perlu diperbaiki itu adalah yang memberikan penilainya, bukan nilainya yang dilihat. Kalau bagus, bebas dari kepentingan politik, dan segala macamnya, sudah terjamin kemandiriannya," jelasnya.



Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPK Jatim Hari Purwaka pun mengungkap modus korupsi yang biasa terjadi di pemerintahan. Hari menyebut ada modus yang kerap dilakukan kepala daerah tersebut.

"Mungkin saya ambil contoh modusnya, permasalahan yang kami temui terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Banyak yang mencoba mengambil keuntungan melalui pengadaan barang dan jasa, entah itu dari sisi rekanan atau dari sisi pengelola dari pemda," kata Hari dalam acara Workshop Media Apa di Balik Opini di Surabaya, Rabu (6/11/2019).


Setelah ada pemenang dalam tender tersebut, Hari menyebut biasanya para oknum ini bermain dalam hal pengurangan bahan baku hingga kualitasnya. Nantinya uang yang tersisa menjadi keuntungan para oknum.

"Dari sisi rekanan, tentu mereka mengambil keuntungan yang banyak dari pekerjaan yang dilakukan. Modus yang dilakukan, biasa setelah mereka memenangi pekerjaan, mereka coba bermain di bahan baku, entah itu di besinya atau mungkin bahan baku yang digunakan untuk mengurangi kualitasnya atau volumenya," papar Hari.



Tonton juga video Komitmen Polri-KPK: Bangun Sinergitas Lawan Korupsi!:

[Gambas:Video 20detik]



Halaman 2 dari 2
(fdu/fdu)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads