Imbas UU KPK Baru, Ahli Ini Sebut Penyidikan Kasus Imam Nahrawi Harus Diulang

"Kalau kemudian di UU yang baru, pasal 21 UU yang berlaku pimpinan KPK bukan lagi sebagai penyidik, bukan penuntut, sementara katakan pada diri pemohon ditetapkan tersangka itu ditandatangani oleh pimpinan KPK. Sementara pasal 70 C mengamanatkan penyelidikan itu harus tunduk kepada UU ini. Sementara pimpinan KPK itu hari ini di Pasal 21 hanya sebagai lembaga. Bagaimana konsekuensi terhadap sprindik maupun yang dikeluarkan oleh pimpinan?" tanya Saleh.

"Maka itu harus diulang semua. Itu konsekuensi atau sanksi ketika proses hukum itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Ketika dalam waktu yang ditentukan ada perubahan undang-undang maka undang-undang itulah yang berlaku. UU yang baru yang berlaku," jawab Solehudin.

"Ya karena sudah dianggap tidak berlaku lagi, maka itu tidak dipakai (Sprindik). Batal dia kalau dalam istilah hukum kan batal karena tidak memenuhi syarat lagi sebagai yang telah ditetapkan oleh UU," jawab Solehudin.

Baca juga: KPK Tepis Imam Nahrawi: Penetapan Tersangka Sudah Sesuai Prosedur

Sementara itu Solehudin mengaku sebagai pihak penyusun naskah akademik UU KPK yang baru. Dia pernah diundang bersama ahli hukum lainnya untuk memberi masukan terkait revisi UU KPK.

"Sebenarnya saya bertindak membuat draft akademik dari RUU KPK termasuk dimulai ketika ada Pansus Hak Angket terhadap KPK. Saya sebagai narasumber bersama Prof Romli Kartasasmita, saya, kemudian Prof Mahfud Md dan Prof Yusril Ihza Mahendra termasuk Pansus Hak Angket terhadap KPK karena di situ banyak ditemukan kelemahan-kelemahan dalam proses perjalanan KPK setelah 17 tahun. Maka di situ ditemukan kelemahan-kelemahan dan ini kita kaji secara keilmuan, akhirnya muncul lah gagasan untuk melakukan amandemen terhadap UU KPK itu," kata Solehudin.

Selain itu Solehudin juga dimintai tanggapan terkait KPK yang mengibaratkan asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum sebagai perpanjang tangan Menpora. Menurutnya, pertanggungjawaban pidana ada pada orang perseorang, kecuali perkara tersebut merupakan penyertaan.

"Sekali lagi pertanggungjawaban pidananya bersifat personel orang perseorangan ya itu lah yang bertanggung jawab sepanjang nggak bisa dibuktikan adanya penyertaan. Misalnya apakah sebagai pelaku, apakah seorang yang menyuruh melakukan, turut melakukan atau sebagai orang yang melakukan sendiri. Tidak ada istilah representasi dalam konsep hukum pidana," kata Solehudin.
(jbr/asp)