"Jadi gini, sejak sebelum pembentukan kabinet, kita sudah menyampaikan ke Presiden pendapat tentang perlunya perppu ya, dan kita mengatakan ada tiga alternatif, legislative review, JR (judicial review), dan perppu," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).
Mahfud mengatakan tetap mendukung penerbitan Perppu UU KPK. Namun, menurut Mahfud, saat ini Jokowi memutuskan belum perlu menerbitkan perppu karena ada JR di MK.
"Kita mendukung perppu, tapi kan ada juga kelompok lain yang menyatakan tidak perlu perppu ini nggak ada situasi yang darurat, nah semua masukan itu disampaikan ke presiden dan presiden sekarang sudah memutuskan belum diperlukan Perppu karena apa? Karena sudah ada JR," ujar Mahfud.
Mahfud berujar, Jokowi berpendapat bahwa jika sudah ada JR di MK, tidak etis menerbitkan Perppu KPK. Dia pun menegaskan kembali bahwa Jokowi belum memutuskan mengeluarkan Perppu KPK atau tidak.
"Kalau ada JR kok ditimpa dengan perppu, menurut Presiden ya, dan kita harus hargai pendapat Presiden, menurut Presiden ya rasanya kok etika bernegaranya kurang, orang sedang JR lalu kita timpa perppu. Artinya apa? Presiden dan itu belum memutuskan mengeluarkan perppu atau tidak mengeluarkan perppu," ucap Mahfud.
