Menag Diserang Gegara Cadar dan Celana Cingkrang

Menteri Agama Fachrul Razi. (Foto: Dok Kemenag)

Jakarta - Wacana Menteri Agama Fachrul Razi memicu serangan berlawanan. Dia hendak melarang cadar sekaligus celana cingkrang di instansi pemerintah. Politikus hingga pencegah terorisme urun kritik.

"Kalau instansi pemerintah kan memang sudah jelas ada aturannya. Kalau kamu PNS, memang boleh pakai tutup muka?" sebut Fachrul dalam sambutannya di dalam 'Loka Karya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid' di Hotel Best Western, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (30/10) kemarin.

Sejak saat itu, pro-kontra muncul. Soal cadar juga dia kemukakan. Dia sadar agama memang tidak melarang celana cingkrang, tapi aturan yang berlaku di kantor-kantor pemerintah menurutnya berbeda.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian masalah celana-celana cingkrang, itu tidak bisa dilarang dari aspek agama, karena memang agama pun tidak melarang. Tapi dari aturan pegawai, bisa, misalnya di tentara, 'Kamu celana kamu kok tinggi begitu? Kamu lihat kan aturan pimpinan di tentara gimana? Kalau kamu nggak bisa ikuti, keluar kamu!'," ujar Fachrul saat menyampaikan pemaparan di kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (31/10) kemarin.

PPP, partai berlambang Kakbah, bersuara. Mereka meminta Menag Fachrul mengkaji kembali wacana itu. Dia mengemukakan persoalan pelarangan cadar bukan cuma soal agama, tapi juga soal hak asasi manusia (HAM).

"PPP minta agar pemerintah mengkaji dulu soal akan diterapkannya larangan cadar ketika perempuan masuk atau berada di instansi pemerintahan. Kebijakan ini berpotensi melanggar HAM meski dari perspektif keamanan bisa saja dibenarkan," kata Sekretaris F-PPP DPR Achmad Baidowi dalam keterangannya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengingatkan agar Fachrul berhati-hati merencanakan kebijakan. Menurut Ace, kajian larangan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah justru menimbulkan pertanyaan serius. Pertanyaan lain, kata Ace, berkaitan dengan hubungan cadar dan celana cingkrang dengan radikalisme.

"Sebaiknya Menteri Agama lebih hati-hati dalam melontarkan rencana suatu kebijakan. Kita sama-sama harus melawan radikalisme karena itu bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Namun, rencana kebijakan untuk menyelesaikan masalah radikalisme tidak boleh menimbulkan persepsi yang salah di mata masyarakat," kata Ace.

Partai berlambang matahari terbit juga mengkritik. Waketum PAN Hanafi Rais melemparkan kecurigaan, jangan-jangan wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah itu dimunculkan untuk menutupi masalah kapasitas Fachrul.

"Pak Menag lebih baik bicara atau mengatasi masalah yang lebih konkret dan lebih nyata di masyarakat kita ini, misalnya persoalan haji, pendidikan agama, dan isu-isu yang lain. Jadi jangan memunculkan isu yang sebenarnya nggak penting. Itu jangan-jangan malah menutupi kapasitasnya sendiri yang mungkin tidak bisa atau tidak mampu," ucap Hanafi di gedung DPR.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur ikut berbicara. Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdusalam Sokhib atau Gus Salam mengatakan wacana itu sah-sah saja. Tapi ia mengingatkan pemerintah seharusnya tidak mencampuri ranah privat setiap warga negara.

"Ya kalau dari instansi kan ada aturannya. Ya monggo dilakukan aturan itu. Tapi memang sebaiknya pemerintah tidak perlu ikut campur ke ranah privat-lah pada warga negara. Sebab, privasi warga itu hal yang paling prinsip," kata Gus Salam kepada detikcom.

Menag Diserang Gegara Cadar dan Celana Cingkrang

Foto: iStock

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius meminta kepada seluruh pihak untuk tidak mengaitkan tampilan celana cingkrang dan berjenggot dengan radikalisme. Menurutnya, radikalisme merupakan pandangan ideologi bukan tampilan berpakaian.

"Tidak bisa kita lihat dengan cara tata busana, kemudian berjenggot, celana cingkrang, tapi itu masalah ideologi," kata Suhardi di Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019).

Giliran pemerintahan yang berbicara. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi soal kajian larangan penggunaan cadar atau penutup muka ketika memasuki instansi pemerintah. Tito mengaku bakal membicarakannya dengan Menteri Agama Fachrul Razi.

"Saya akan bicarakan dulu dengan Menteri agama. Tapi prinsipnya memang harusnya kan ada tata aturan. Ada tata aturan tentang tata cara berpakaian untuk para ASN, para polisi, anggota TNI. Semua itu sudah ada, apa itu istilahnya itu, tata untuk seragam, menggunakan seragam, berpakaian," kata Tito Karnavian di Kemendagri, Jakarta Pusat.

Isu ini sampai ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia Jokowi meminta semua pihak tenang dan memaklumi aturan jika aturan itu ada dan diterapkan.

"Kalau saya ya, yang namanya cara-cara berpakaian, cara berpakaian kan sebetulnya pilihan pribadi, pilihan personal, atau kebebasan pribadi setiap orang," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Namun, jika di salah satu institusi pemerintahan itu ada yang mengatur cara berpakaian seseorang, termasuk melarang memakai cadar atau nikab. Jokowi meminta semua pihak memaklumi aturan itu.

"Tapi di sebuah institusi kalau memang itu ada, ketentuan cara berpakaian, ya tentu saja harus dimaklumi," tegasnya.

Foto: Presiden Jokowi (M Qadri/detikcom)