Lem Aibon dan Heboh Anggaran di Jakarta

Foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Dwi-detikcom)

Jakarta - Proses berkaitan dengan anggaran di Pemprov DKI kembali menuai kontroversi. Kontroversi terbarunya, ialah soal ribut-ribut anggaran lem Aibon dalam cikal bakal APBD DKI Jakarta 2020. Sebelum itu, pernah ada kehebohan anggaran lainnya.

Pada Kamis (31/10/2019), detikcom merangkum beberapa kontroversi anggaran pemprov DKI di pemerintahan ini yang pernah ramai. Berikut ini daftarnya:

1. Seni Instalasi Bambu di HI

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies pernah menuai kontroversi lantaran anggaran pengadaan seni instalasi bambu 'Getah Getih' di HI. Kehebohan dimulai ketika bambu ini dipasang pada 14 Agustus 2018.

Biaya pembangunan instalasi bambu tersebut mencapai Rp 550 juta dengan bantuan 10 BUMD DKI. Namun ternyata usia karya seni buatan Joko Avianto itu hanya 11 bulan saja.

Pada 17 Juli 2019, akhirnya seni instalasi seharga setengah miliar itu dibongkar. Bambu tersebut ternyata sudah mulai rapuh karena faktor cuaca.

Kritik pun datang. Salah satunya datang dari Sekretaris Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta Veri Yonnefil. Veri menilai pemasangan instalasi tersebut sejak awal memang sia-sia.

Anies lantas menjawab kritik tersebut. Dia menjelaskan alasannya mengapa bambu dipilih sebagai bahan seni instalasi. Menurutnya, pembelian bambu itu anggarannya akan mengalir lagi ke rakyat kecil.

"Anggaran itu ke mana perginya, perginya ke petani bambu. Uang itu diterima oleh rakyat kecil. Kalau saya memilih besi, maka itu impor dari Tiongkok mungkin besinya. Uangnya justru tidak ke rakyat kecil. Tapi kalau ini, justru Rp 550 juta itu diterima siapa? Petani bambu, perajin bambu," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).

Anies menuturkan proyeksi awal instalasi bambu tersebut memang hanya enam bulan. Dia menyebut instalasi dibuat hanya untuk menyambut Asian Games.

"Proyeksinya 6 bulan, memang bambu ada masa hidupnya. Alhamdulillah sekarang bisa 11 bulan. Semua yang kita pasang kemarin dalam rangka Asian Games," jelas Anies.

Anies mengatakan, jika bahan material besi yang digunakan, itu justru tidak memberdayakan warga. Dia menyebut sebagian besar uang mengalir ke petani.

"Kalau yang lain menggunakan besi belum tentu produksi itu produksi dalam negeri. Tapi kalau bambu, hampir saya pastikan tidak ada bambu impor. Bambunya produksi Jawa Barat, dikerjakannya oleh petani oleh perajin lokal. Jadi angka yang kemarin kita keluarkan diterimanya oleh rakyat kebanyakan," sebut Anies.

2. Proses tender stadion BMW

Kontroversi selanjutnya ialah soal proses tender untuk pembangunan stadion BMW atau Jakarta International Stadium. Proses tender ini bagian dari pengadaan barang. Saat itu, Anies dianggap tak transparan ketika membuka proses tender.

Buntutnya, PT Adhi Karya melayangkan surat keberatan kepada Pemprov DKI Jakarta terkait proses tender itu. Adhi Karya protes karena Pemprov DKI melalui Jakarta Propertindo (JakPro) selaku pemilik proyek memberikan tender kepada Wijaya Karya (Wika).

"Dari pengumuman panitia, kedua peserta lelang dinyatakan lulus semua secara teknis. Dari hasil penawaran konsorsium Adhi, HK (Hutama Karya), NK (Nindya Karya) lebih murah, karena itu kami mengirim surat keberatan ke pemilik proyek," ucap Corporate Secretary PT Adhi Karya, Ki Syahgolang Permata, saat dikonfirmasi, Senin (9/9/2019).

Diketahui, lelang proyek Jakarta International Stadium diikuti oleh dua peserta dari kerja sama operasi (KSO) perusahaan-perusahaan BUMN, yakni KSO Wika Gedung-Jaya Konstruksi-PT Pembangunan Perumahan (PP), dan KSO Adhi Karya-Hutama Karya-Nindya Karya-Indah Karya.

Dari Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga Nomor BA.PK-04/VKCM-JIS/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019, penawaran harga KSO Wika Gedung-Jaya Konstruksi-PP sebesar Rp 4,08 triliun. Sementara KSO Adhi Karya-Hutama Karya-Nindya Karya-Indah Karya menawarkan harga Rp 3,78 triliun. Akhirnya, KSO Wika Gedung-Jaya Konstruksi-PP memenangkan lelang proyek stadion BMW. Padahal harganya lebih tinggi.

Selain soal harga, Adhi juga keberatan dengan ketidaksesuaian antara peserta yang diundang dengan peserta yang datang. Pemprov DKI mengundang Wijaya Karya, namun yang mengikuti pelelangan Wijaya Karya Gedung.

Namun, Anies tak khawatir dengan protes soal transpransi ini. Anies mempersilakan semua pihak untuk memeriksa proses tender itu. "Periksa saja (proses lelang) nanti. Bagi saya, ketentuan diikuti," ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Anies menyebut selalu menekankan kepada bawahannya untuk mengikuti aturan. Sehingga, bisa terhindar dari masalah-masalah terutama masalah hukum.

"Kalau terkait tender itu ada panitianya ada prosedurnya jadi biar direview oleh mereka-mereka yang memang mengelola. Kalau kami prinsipnya taati seluruh prosedur yang ada. Perlindungan terkait bagi pemerintah dan aparatnya ketaatan pada SOP, itulah perlindungannya," kata Anies.

Anies tidak mempermasalahkan Wika maupun Adhi Karya yang menjadi pemenang tender. Bagi Anies, keduanya sama-sama Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Wong yang mau bekerja dua-duanya adalah perusahaan milik negara. Dua-duanya milik negara, jadi kepada siapa pun Pemprov DKI membayarkan itu, dua-duanya masuk kepada negara RI. Yang penting prosedurnya dijalankan dengan baik," ucap Anies.

3. Anggaran Lem Aibon sampai Ballpoint

Kontroversi Anies yang terbaru, ialah soal anggaran aneh dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Inilah yang nantinya ditetapkan sebagai APBD 2020.

Keanehan anggaran ini terungkap ketika Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana menyoroti anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat. Ada pula anggaran ballpoint Rp 124 miliar jadi pertanyaan PSI.

Selain ballpoint, ada juga anggaran kertas Rp 213 miliar, tinta printer Rp 400 miliar, stabilo Rp 3 miliar, penghapus Rp 31 miliar dan Rp 31 miliar kalkulator. Anggaran yang Aneh ini disinggung Anies dalam rapat 23 Oktober 2019.

Namun, Anies tak ingin menyalahkan bawahannya. Anies memilih koreksi internal. Dia mengaku tidak mau mengumumkan dan menyoroti anak buahnya secara terbuka karena bikin heboh. Anies tidak mau terlihat memarahi anak buahnya yang salah. Dia mengaku ingin memperbaiki sistem.

"Kalau diumumkan hanya menimbulkan kehebohan. Sebenarnya kelihatan keren sih marahin anak buahnya, tapi bukan itu yang saya cari tapi yang saya cari adalah, ini ada masalahnya ini harus dikoreksi karena mengandalkan manual," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Anies justru menyalahkan sistem yang ia sebut tak pintar. Menurutnya, sistem itu hanya digital saja namun mengandalkan orang untuk mereview.

"Iya, jadi sistemnya sekarang ini sudah digital, but not a smart system (tetapi bukan sistem yang pintar). Itu hanya digital aja, mengandalkan orang untuk mereview. Itu sudah berjalan bertahun tahun. Karena itu ini akan diubah, tidak akan dibiarkan begitu saja. Lets do it in a smart way," ucap

Anies lantas menyalahkan sistem warisan. Dia pun tak ingin sistem ini diwariskan kepada gubernur setelah dirinya.

"Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini. Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," ucap Anies.

Halaman 1 2 3

Selanjutnya