Heboh Anggaran Lem Aibon Rp 82 M, Anies: Sistem Digital tapi Tidak Smart

Menurut Anies, proses penganggaran terlalu rinci di level perencanaan. Lebih bagus, saat memasukkan rencana, hanya disebut kegiatannya saja. Anies mencontohkan kegiatan konser. Jika direncanakan, maka anggaran untuk konser harus dirinci komponennya.

"(Alokasi anggaran) Rp 100 juta harus ada turunan komponen, di kita diturunkan detail hanya pada level rencana. Padahal yang dibutuhkan kegiatannya dulu karena akan dibahas dengan Dewan, sehingga setiap tahun staf itu banyak yang memasukkan yang penting masuk angka Rp 100 juta dulu. toh nanti yang penting dibahas," kata Anies.

Baca juga: Saat Anies Soroti Anggaran Kertas Rp 213 M hingga Hadiah Lomba di DKI

Bagi Anies, tindakan itu yang membuat pembuat anggaran asal merencanakan karena nanti pun akan ada koreksi.

"Terlalu detail di level itu ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor. Toh diverifikasi dan dibahas. Cara-cara seperti ini berlangsung setiap tahun. Setiap tahun muncul angka aneh-aneh. Kalau sistem smart, maka dia akan melakukan verifikasi," kata Anies.

Sebelumnya, PSI menyoroti anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Lalu anggaran ballpoint Rp 124 miliar jadi pertanyaan PSI.

"Selain anggaran lem Aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik," kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana, dalam keterangan pers tertulis.

Baca juga: Bukan Salah Ketik, Ini Penjelasan Terbaru Pemprov DKI soal Lem Aibon Rp 82 M

Dinas Pendidikan DKI Jakarta lalu menjelaskan bahwa anggaran itu merupakan anggaran sementara untuk kemudian diubah setelah mendapat rencana anggaran dari pihak sekolah. Anggaran yang tertulis dalam lem Aibon merupakan anggaran alat kelengkapan kantor Biaya Operasional Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Ada perubahan angka setelah dilakukan penyesuaian.
(aik/imk)