Di Balik Sengkarut Panjang Jokowi Vs Prof Ilham Oetama Marsis

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 29 Okt 2019 08:47 WIB
Ilham Oetama Marsis (agung/detikcom)
Ilham Oetama Marsis (agung/detikcom)

Atas aturan itu, sekelompok dokter senior menggugat UU Praktik Kedokteran pada 17 Januari 2017. Seperti Dr Judilherry Justam, Prof Pradana Soewondo, dr Tarmizi Hakim SpBTKV, Prof Dr dr Wahyuning Ramelan, Prof dr J Hari Kusnanto dkk.

Mereka menggugat Pasal 14 ayat 1 huruf a UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Menurut mereka, komposisi keanggotaan yang demikian menempatkan organisasi profesi kedokteran sebagai regulator sekaligus sebagai objek regulasi yang mengakibatkan keputusan-keputusan KKI menjadi bias. Sebab, organisasi profesi akan mengedepankan kepentingan organisasinya yang dapat saja berbeda atau bertentangan dengan kepentingan KKI sebagai regulator dalam menjamin terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu.

Pada 26 April 2018, MK mengabulkan gugatan tersebut untuk sebagian. Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik Kedokteran yaitu perwakilan 2 orang organisasi profesi kedokteran adalah orang yang tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran.

MK beralasan, Pengurus IDI yang menjadi Anggota KKI bisa menimbulkan potensi benturan kepentingan (conflict of interest) dari sisi IDI sebab IDI bertindak sebagai regulator dalam menjalankan fungsi sebagai anggota KKI, pada saat yang sama juga menjadi objek regulasi yang dibuat oleh KKI tersebut.

"Oleh karena itu, untuk mencegah potensi benturan kepentingan tersebut maka seyogianya anggota IDI yang duduk dalam KKI seharusnya adalah mereka yang bukan merupakan pengurus IDI untuk mencegah konflik kepentingan karena tugas KKI ada tiga yaitu fungsi registrasi dokter sebagai dasar menerbitkan STR, fungsi regulasi yang terkait dengan profesi dokter, dan fungsi pembinaan," ujar MK.


Pada sisi lain organisasi profesi dokter adalah IDI dan oleh karena itu keberadaan pengurus IDI pada KKI potensial menimbulkan konflik kepentingan terutama dalam perumusan regulasi.

"Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945," papar MK.
Selanjutnya
Halaman
1 2 3