Politikus DPRD DKI sepakat bila rencana anggaran Rp 5 miliar untuk influencer itu dibatalkan. Namun Partai Gerindra DKI menilai sebenarnya rencana itu perlu direalisasikan bila anggaran DKI sedang dalam kondisi prima. Jalan promosi daring dinilai lebih efektif ketimbang promosi konvensional. Duit Rp 5 miliar tidak masalah demi keberhasilan pariwisata.
"Satu influencer kalau ada followernya 2 juta, itu layak. Tapi, kalau followernya di bawah 1 juta maka saya tidak setuju," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Jakarta, Syarif. Namun karena kondisi keuangan DKI sedang tidak memungkinkan, maka rencana itu perlu dihapus. "Wajib dihapus," ujar Syarif.
Dia menantang publik untuk membandingkan hasil promosi via media sosial dengan hasil promosi dengan cara biasa. Maka bila rencana anggaran semula adalah bekerja sama dengan 5 influencer dengan anggaran Rp 5 miliar, Syarif menilai jumlah influencernya bisa diperbanyak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fraksi PDIP DPRD DKI menyoroti soal kualitas penganggaran yang dijalankan Pemprov DKI pimpinan Gubernur Anies Baswedan. Munculnya rencana Rp 5 miliar untuk infulencer itu dinilainya sebagai indikasi kualitas penganggaran DKI.
"Perencanaan anggaran Pemprov DKI tidak matang. Rp 5 miliar untuk menyewa influencer, apakah tepat sasaran? Jelas tidak," kata Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono, kepada wartawan.
![]() |
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini