Indonesia Konsisten Dukung Laut yang Sehat di OOC 2019

Jakarta - Indonesia menyampaikan empat komitmen baru pada pertemuan Our Ocean Conference (OOC) 2019 untuk mendukung terwujudnya laut yang bersih, sehat, dan produktif. Komitmen baru ini untuk melengkapi komitmen yang sudah selesai dan masih berjalan saat ini.

"Sepanjang penyelenggaraan OOC tahun 2017 dan 2018, Indonesia mengusulkan 42 komitmen untuk mewujudkan laut yang bersih, sehat dan produktif di mana 11 di antaranya sudah 100% terlaksana dan lainnya masih berjalan," ucap Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, R Sjarief Widjaja dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10'2019).

Sjarief mengatakan pada pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia juga menyampaikan keberhasilannya menyelesaikan 11 dari 42 komitmen untuk mendukung laut yang bersih. Adapun OOC 2019 sendiri digelar sejak 23 Oktober 2019 dan resmi ditutup oleh Menteri Luar Negeri Norwegia Ine Eriksen Soreide pada Kamis (24/10/2019).

Menurut Sjarief, komitmen yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan OOC ini merupakan komitmen sukarela yang berwujud nyata dan mempunyai dampak signifikan untuk menciptakan lautan yang bersih, sehat dan produktif. Sebelumnya pada OOC 2018 di Bali telah menghasilkan hampir seribu komitmen.

"Pemerintah, organisasi, dan pelaku bisnis didorong untuk menyampaikan perkembangan, tindakan nyata untuk menciptakan lautan yang bersih, sehat, dan produktif pada konferensi tahun ini. Komitmen yang disampaikan juga harus memiliki dampak signifikan, dapat diukur, dan memiliki jangka waktu yang jelas," ujar Sjarief.

Baca juga: Indonesia Gelar Side Event dalam Rangkaian Acara OOC di Norwegia

Lanjut Syarief, delegasi Indonesia yang menghadiri OOC 2019 terdiri dari perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, BMKG dan KBRI Oslo untuk mengawal dan menyampaikan perkembangan komitmen dengan enam Areas of Action.

Enam Areas of Action tersebut adalah Marine Protected Areas and Other Area Based Management Measures, Climate Change, Sustainable Fisheries, Marine Pollution, Sustainable Blue Economy, dan Maritime Security.

Syarief mengutip catatan yang dikeluarkan oleh KKP selaku focal point untuk OOC yang menyebut kesebelas komitmen yang telah diselesaikan 100% yang mencakup 6 Areas of Action. Mulai dari Marine Protected Areas di mana komitmen Indonesia pada OOC tahun 2017 yaitu Indonesia berhasil mewujudkan 22.68 juta hektare area konservasi pada 2018.

"Selanjutnya Indonesia menyampaikan komitmen untuk mengalokasikan anggaran sebesar US$ 2.3 juta untuk meningkatkan efektivitas manajemen dari 10 Marine Protected Areas nasional dan 24 provinsi," ujarnya.

Sjarief juga mengatakan komitmen Indonesia yang telah tuntas lainnya adalah pendanaan sebesar US$ 72.000 pada 2019 melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk mengidentifikasi area-area untuk kerapu dan budidaya rumput laut di 16 provinsi secara berkelanjutan.

Di area perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries), Indonesia menuntaskan komitmennya untuk mengalokasikan anggaran US$ 6.754.000 guna meningkatkan produksi perikanan dengan memanfaatkan bioflok teknologi akuakultur di mana penganggaran dibagi dalam 3 tahun mulai 2017-2019. Pada area ini, Indonesia juga menuntaskan komitmen untuk mengalokasikan US$ 3 juta bagi keperluan fish stock assessment untuk tahun 2018-2021.

"Di area marine pollution, komitmen Indonesia di OOC 2017 juga telah dituntaskan di mana Indonesia telah memiliki Rencana Aksi Nasional untuk pengurangan 70% sampah plastik di laut pada akhir tahun 2025," ucap Sjarief.

"Indonesia juga akan berinvestasi hingga EUR 0,85 miliar dalam empat tahun ke depan untuk mengembangkan program nasional untuk pengelolaan limbah yang bersumber dari daratan," imbuhnya.

Selain itu, kata Sjarief, komitmen Indonesia dengan Rencana Aksi Nasional untuk memberantas sampah plastik di laut dari tahun 2018 hingga 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden No. 83/2018, yang melibatkan 16 Kementerian, Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, dan LSM dengan total anggaran US$ 1 Miliar.

Indonesia juga berkomitmen untuk melakukan program peningkatan kesadaran masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan pendidikan kegiatan untuk mensukseskan agenda mengurangi sampah plastik di laut dan juga mikro-plastik.

Selain itu, bentuk komitmen lainnya adalah dengan pengalokasian dana sebesar US$ 73,3 juta untuk kegiatan pengawasan kelautan dan perikanan. Termasuk kapal patroli dan pengawasan udara, operasi pusat komando, investigasi kejahatan kelautan dan perikanan, pengawasan Kawasan Konservasi
Perairan, peningkatan partisipasi pengawasan berbasis masyarakat, memerangi penangkapan ikan yang merusak, dan kegiatan terkait lainnya.

Sebagai informasi, Indonesia dan 17 negara lain yang tergabung di Asia Timur Summit telah mendeklarasikan Pernyataan Pemimpin EAS untuk memerangi sampah Plastik Laut dan mengurangi minimum 2 persen sampah plastik di laut yang melewati batas antar negara.

Lebih lanjut Sjarief mengatakan komitmen Indonesia di area sustainable blue economy yaitu melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan proyek pertanian ikan dan padi untuk mendukung sustainable blue economy dengan menyediakan total pengembangan seluas 25 hektare.

Lahan ini terdiri dari 18 hektare budidaya ikan-padi yang didanai oleh FAO dan akan terus berlanjut sampai tahun 2019 dengan tambahan 7 hektare pertanian daerah. Pada area ini, Indonesia juga menuntaskan komitmennya untuk mengalokasikan US$ 8,7 juta pada tahun 2018 untuk pengembangan Industri Rumput Laut Nasional.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi dan Humas Yan Prastomo Ardi menjelaskan untuk komitmen OOC 2018 yang menjadi tanggung jawab Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan adalah di area Maritime Security.

Menurutnya, Indonesia menyelesaikan komitmennya dengan mewujudkan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok yang akan diberlakukan pada Juli 2020.

"Sehubungan dengan komitmen Indonesia pada OOC 2018 di Bali tentang penunjukan TSS di Selat Sunda dan Lombok, kami menginformasikan bahwa TSS telah disetujui dalam pertemuan di Sub Komite International Maritime Organization (IMO) NCSR ke-6 dan diadopsi dalam IMO Maritime Safety Committee (MSC) ke-101 di mana kedua pertemuan tersebut dilakukan pada tahun 2019," ucap Yan.

"Setelah diadopsi dan disetujui oleh IMO, TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok akan sepenuhnya dilaksanakan pada Juli 2020. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang melakukan persiapan seperti memperkuat Vessel Traffic Services (VTS), menyiapkan Infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia yang relevan, dan mempersiapkan pelatihan Navigasi Kapal Melalui Selat Sunda dan juga Lombok," jelas Yan.

Selain TSS yang sudah rampung 100%, kata Yan, masih ada komitmen Indonesia di OOC 2018 dalam hal ini menjadi tanggung jawab Ditjen Perhubungan Laut yang masih proses penyelesaian yaitu terkait Particulary Sea Sensitive Area (PSSA).

Kata Yanm saat ini Ditjen Perhubungan Laut masih melakukan konsultasi yang diperlukan dengan para pemangku kepentingan yang relevan untuk mengembangkan proposal PSSA komprehensif di Selat Lombok.

Baca juga: Kurangi 70% Sampah Pada 2025, Kemenhub Bersihkan Laut Tiap Bulan

"Setelah proposal siap, kami berharap proposal tersebut dapat didiskusikan lebih lanjut di komite terkait di IMO untuk dipertimbangkan lebih lanjut," ucap Yan.

Yan juga menjelaskan tiga komitmen Indonesia untuk OOC 2019 ini adalah komitmen Pencadangan 700.000 hektare Kawasan Konservasi Perairan pada tahun 2020 dan mengalokasikan dana sebesar US$ 6,68 juta untuk membentuk Kawasan Konservasi Perairan baru dan meningkatkan efektivitas pengelolaannya.

Komitmen kedua adalah melaksanakan stock assessment untuk sumber daya perairan darat dan mengalokasikan dana sebesar US$ 300.000 di tahun 2020 untuk pelaksanaan stock assessment ini, dan komitmen ketiga adalah memperpanjang proyek ;Peningkatan Sistem Peramalan Lautan untuk Mendukung Pengurangan Risiko Bencana Maritim' pada 2019-2024 dengan US$ 121 Juta US$ dari anggaran nasional.

Sebagai informasi, OOC 2019 digelar di Oslo, Norwegia pada tanggal 23-25 Oktober 2019 yang dibuka resmi oleh Perdana Menteri Norwegia, Erna Solberg. Penyelenggaraan OOC tahun 2020 rencananya akan dilaksanakan di Republik Palau.

Penyelenggaraan OOC telah dilaksanakan sebanyak 6 kali sejak tahun 2014 di antaranya 2 kali di Washington DC, lalu di Cile, Malta, Indonesia, dan Norwegia.

Selama enam kali diadakan, konferensi tahunan itu telah mengeluarkan 1.318 komitmen di bidang kelautan dan kemaritiman. Adapun rinciannya ialah 31 komitmen pada 2014, 73 komitmen pada 2015, 126 komitmen pada 2016, 433 komitmen pada 2017, 287 komitmen dari konferensi OOC di Bali dan 368 komitmen dari OOC di Oslo Norwegia.
(ega/ega)