Indonesia Gelar Side Event dalam Rangkaian Acara OOC di Norwegia

Jakarta - Sebagai rangkaian dari pertemuan global Our Ocean Conference (OOC) Oslo di Norwegia, pemerintah Indonesia menggelar side event bertajuk Enhancing Marine Sustainability through Cooperation.

Side event ini digelar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Wildlife Conservation Society (WCS) yang bertujuan untuk mempererat kerja sama dengan negara tetangga seperti Myanmar. Selain itu, juga untuk menyampaikan upaya dan pencapaian Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan secara berkelanjutan.

Dalam pertemuan dua negara Asia Tenggara ini, pemerintah Indonesia berharap dapat mempererat hubungan antar dua negara dan membuka peluang bagi pemerintah Myanmar untuk belajar dari upaya dan keberhasilan Pemerintah Indonesia.

Pada sesi pertama diskusi, Sekretaris utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwi Budi Sutrisno membahas mengenai sejumlah inovasi dan upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk mengurangi dampak bencana di pesisir, meningkatkan keselamatan pelayaran, nelayan dan kegiatan pengeboran lepas pantai.

Baca juga: Kurangi 70% Sampah Pada 2025, Kemenhub Bersihkan Laut Tiap Bulan

Kepala Subdirektorat Restorasi KKP Sapta Putra memaparkan komitmen penuh Indonesia untuk mengurangi sampah di laut. "Komitmen ini dilaksanakan dalam bentuk aksi Gerakan Bersih Pantai dan laut (GBPL), Jambore Pesisir, Pengembangan kelompok pengolah sampah plastik dan kerjasama lintas kementerian, NGOs dan Internasional," jelas Sapta dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/10/2019).

Sedangkan dalam sesi kedua, diskusi difokuskan pada pengelolaan kawasan konservasi perairan, sejumlah upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaannya, serta mengulas pengelolaan berbasis kawasan lainnya untuk sumber daya laut yang lestari.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Agus Dermawan memaparkan roadmap Pemerintah Indonesia dalam memenuhi komitmen untuk pencapaian Aichi Target 10% pada tahun 2030.

Sesi pemaparan diakhiri dengan presentasi dari Prayekti Ningtias mewakili Wildlife Conservation Society Indonesia Program yang dalam paparannya menekankan pentingnya kemitraan antara pengelola kawasan konservasi peariran dengan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas kawasan konservasi perairan.

Adapun Lecturer dari KKP, Toni Ruchimat menyatakan Pemerintah Indonesia akan mulai mengidentifikasi kontribusi pengelolaan berbasis kawasan lainnya dalam pencapaian Aichi Target. Guna memperkuat pengelolaan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan di masa yang akan datang, sangatlah penting untuk melibatkan generasi muda dari awal.

Pada kesempatan ini, Audrey Reisdorffer, perwakilan Sustainable Ocean Alliance (SOA) yang merupakan koordinator Our Ocean Youth Leadership Summit 2019 mengatakan bahwa SOA sangat menghargai peran para pemimpin muda untuk keberlangsungan laut.

Tahun 2020, SOA sudah menyiapkan dana sebanyak US$ 50.000 untuk membiayai berbagai program kelautan yang digagas pemuda Indonesi.

Adapun, Side event ini diawali dengan pertemuan antara delegasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Myanmar untuk mendiskusikan sejumlah isu kelautan dan perikanan seperti pengembangan perencanaan ruang laut, pengelolaan secara efektif kawasan konservasi perairan, penanganan sampah plastik dan penggunaan VMS dalam pengelolaan perikanan.

Baca juga: Indonesia Sampaikan 3 Komitmen Baru Dukung Laut Bersih di OOC 2019

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Bapak Syarief Widjaja, selaku ketua delegasi pemerintah Indonesia menerima Sekretaris Permanen Kementerian Pertanian, Peternakan dan Irigasi Pemerintah Myanmar, U Hla Tun.

Setelah pertemuan antar negara, sesi ini dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dibuka oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia merangkap Republik Islandia, H.E Todung Mulya Lubis.

Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa dunia berpacu dengan waktu untuk memastikan keberlanjutan laut. Menurutnya, perlu segera menemukan formula yang tepat untuk mengelola sumber daya kelautan yang tidak hanya melalui tindak pengelolaan konvensional.

Pada kesempatan tersebut, Jason Patlis, Executive Director of Marine Conservation Wildlife Conservation Society, menyampaikan penghargaan atas kepemimpinan Indonesia dalam bidang kelautan. Sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau, Pemerintah Indonesia, sejak menginisiasi Hukum Laut pada tahun 1950an, tetap berada di garis depan dalam pengelolaan laut. (ujm/ujm)