detikNews
Kamis 24 Oktober 2019, 21:15 WIB

Kemnaker Gagalkan Keberangkatan 42 Calon Pekerja Migran Ilegal

Angga Laraspati - detikNews
Kemnaker Gagalkan Keberangkatan 42 Calon Pekerja Migran Ilegal Foto: Kemnaker
Jakarta - Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) dan Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PNKJ) Kementerian Ketenagakerjaan melakukan sidak ke Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) PT IJ yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat.

Sidak yang dipimpin Kasi Pengawasan Norma Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binwasnaker dan K3, Rihat Purba, berhasil menggagalkan keberangkatan 42 orang calon Pekerja Migran Indonesia(PMI) yang diduga akan diberangkatkan bekerja secara non prosedural ke luar negeri.

"PT IJ tidak dapat menunjukkan dokumen penempatan calon Pekerja Migran yang dipersyaratkan. Apalagi lokasi penampungan merupakan rumah tinggal tanpa ada papan nama sebagaimana P3MI pada umumnya, " kata Rihat dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2019).


Saat sidak pada Selasa (22/10/2019) lalu, Rihat mengatakan seluruh 42 calon PMI yang ditampung di rumah mewah berlantai dua itu perempuan yang akan diberangkatkan ke luar negeri sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Mereka akan dikirimkan ke negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.

"Mayoritas calon PMI berasal dari Kabupaten Lombok Tengah, NTB dan sebagian dari Kabupaten Indramayu, dan Subang, Jawa Barat," ujar Rihat.

Rihat menyatakan pengurus maupun penanggung jawab P3MI di lokasi tidak dapat menunjukkan legalitas tempat usahanya kepada petugas. Selanjutnya, para calon pekerja migran tersebut dipindahkan ke Rumah Perlindungan dan Trauma Center, Bambu Apus, Jakarta Timur untuk mendapatkan pembinaan sebelum dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing.

Selaku penegak hukum ketenagakerjaan, Rihat mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti kasus ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk dugaan adanya tindak pidana ketenagakerjaan.

Sidak ini merupakan respon cepat Kemnaker atas pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya calon pekerja migran yang akan ditempatkan ke Timur Tengah yang ditampung di lokasi," lanjut Rihat.

Kasubdit Perlindungan TKI M. Ridho Amrullah, menambahkan penempatan PMI ke Timur Tengah tetap dilarang dan ditutup sesuai Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara Kawasan Timur Tengah.


"Kementerian akan mendalami pelanggaran yang lakukan P3MI tersebut dan tidak akan segan memberikan sanksi tegas hingga mencabut izin kepada P3MI yang terbukti melanggar peraturan perundangan," lanjut Ridho.

Sementara itu, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Eva Trisiana menyatakan, Kemnaker memiliki kerja sama Sistem Penempatan Satu Kanal (one channel system) PMI antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi, yang merupakan pola baru penempatan pekerja migran melalui satu sistem di bawah kontrol langsung pemerintah.

Kemnaker mengimbau semua masyarakat untuk berhati-hati dan waspada bujuk rayu untuk bekerja keluar negeri dengan mudah. "Pastikan bahwa penempatan PMI keluar negeri melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kabupaten/Kota setempat," katanya.
(akn/mul)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com