Tak Kunjung Terima SK PNS, Guru Hononer K2 DKI Ini Gugat Anies-Disdik

Eva Safitri - detikNews
Selasa, 22 Okt 2019 19:42 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Arief Ikhsanudin/detikcom)


Namun tidak dikabulkan, sehingga hasil pengadilan menguatkan Sugianti untuk segara ditetapkan menjadi PNS.


"Ada datanya nih, putusan PTUN No. 294/G/2016/PTUN.JKT tanggal 23 Mei 2017, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya," kata Pitra.

"Lalu di putusan banding No. 236/B/2017/PT.TUN JKT tanggal 8 November 2017, memproses pengangkatan penggugat sebagai CPNS. Dan putusan kasasi No. 159K/TUN/2018 tanggal 27 Maret 2018, menyatakan gugatan termohon tidak dapat diterima," imbuhnya.

Atas putusan kasasi itu, Pitra menjelaskan, Dinas Pendidikan baru mengajukan permintaan NIP untuk Sugianti ke BKN V. Sayangnya, BKN V tidak dapat mengeluarkan karena proses pembuatan NIP sudah melewati batas, yakni November 2014.

Tiga surat somasi yang dikirimkan ke Anies, Kepala BKN V, dan Kadisdik DKITiga surat somasi yang dikirimkan ke Anies, Kepala BKN V, dan Kadisdik DKI (Eva Safitri/detikcom)


"Jadi sekarang gimana, siapa yang bertanggung jawab? Makanya kami kirim somasi ke Gubernur DKI, BKN V, dan ke Dinas Pendidikan, tapi tidak juga direspons," katanya.

Untuk itu, Pitra melanjutkan persoalan ini ke PN Jaksel dengan Pasal 1365 KUHPerdata dan ganti rugi sebanyak Rp 5 miliar.

"Pasalnya itu 1365 perdata mengatakan tiap perbuatan yang melanggar hukum membawa kerugian, ini kan membawa kerugian bagi klien saya. Mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian, dia harus mengganti rugi Rp 5 miliar," tuturnya.
Halaman

(eva/jbr)