DPRD-Pemprov DKI Setuju Naikkan Kesejahteraan Guru PAUD

Jakarta - DPRD DKI bersama Pemprov DKI Jakarta mengadakan rapat paripurna guna membahas usulan rancangan perda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Pemprov DKI. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI menyetujui usulan tersebut.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2018). Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta lainnya, Yuke Yurike, berkesempatan menyampaikan jawaban usulan raperda tersebut di hadapan anggota Dewan lainnya.

Yuke menyampaikan terima kasih atas dukungan Fraksi PDIP yang menyetujui bunyi Pasal 170 ayat (1) bahwa Pemda dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, seperti PAUD.

Baca juga: DPD RI Janji Akan Perjuangkan Nasib Tenaga Pendidik PAUD

"Kami juga sependapat dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, PAN, Fraksi Partai Hanura tentang pemerataan keberadaan PAUD di wilayah Provinsi DKI Jakarta, harus diakui keberadaannya, dipermudah izin pendiriannya, memperoleh bantuan pendidikan, dan harus memperhatikan kesejahteraan guru PAUD dan dianggarkan dalam APBD Provinsi DKI Jakarta," ujar Yuke.

Yuke memaparkan Fraksi PKS dan NasDem juga sependapat bahwa raperda harus memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan guru honorer dan guru madrasah. Sementara itu, pengaturan khusus bagi sekolah swasta dan madrasah yang diusulkan oleh Fraksi Partai Demokrat-PAN masih harus dibahas lebih lanjut.

"Sebab, peserta didik pada sekolah tersebut justru paling banyak berasal dari warga kurang mampu. Oleh karena itu, kami setuju dengan usulan Fraksi Partai Demokrat PAN untuk menjadikan sekolah swasta sebagai filial dari sekolah negeri favorit," jelasnya. (idn/rvk)