5 Tahun Jokowi-JK, Tata Kelola Pemerintahan Jadi Sorotan

Trubus juga menyoroti soal tata kelola pemerintahan yang tumpang tindih. Masalah ini, menurutnya, masih terjadi di beberapa kementerian.

"Tumpang tindih pengelolaan masih ada beberapa. Misalnya kebudayaan, seperti Kemenko PMK dan Kemendikbud. Kemenristekdikti, juga misalnya. Riset ini harusnya dipisah, jadinya nggak efektif," ungkapnya.

Baca juga: Jokowi Ungkap Momen Spesial Bersama JK Selama 5 Tahun

Sementara itu, Direktur Indef (Institute For Development of Economics and Finance), Enny Sri Hartati menilai agenda nawacita Jokowi-Jk soal tata kelola pemerintahan masih belum terwujud. Hal ini terbukti dari merosotnya indeks daya saing Indonesia.

"Reformasi birokrasi di nawa cita itu kan tata kelola pemerintahan yang bersih kan, sehingga transparan. Sehingga perizinan dan pelayanan itu malah bagus. Tapi ternyata peringkat kita di Global Competitiveness Index (indeks daya saing) kemarin dalam pelayanan birokrasi, regulasi dan peeranan pemerintah dalam itu indeksnya menurun. Sehingga aspek kelembagaan kualitasnya memburuk," kata Enny saat dihubungi, Jumat (18/10/2019).

Untuk diketahui, berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF), Indonesia berada di peringkat ke-50 dengan skor 64.6. Turun 5 peringkat ketimbang 2018 lalu.

Baca juga: Daya Saing RI Merosot, Sri Mulyani: Pendidikan Perlu Ditingkatkan

Selain itu, Enny juga menyoroti Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI). Menurutnya, meskikpun mengalami perbaikan, nilainya masih tinggi.

"Corruption Perceptions Index (CPI) mengalami perbaikan tapi cukup tinggi. Artinya, tata kelola kita masih belum mengalami perbaikan," ujarnya.

Sebagai catatan, CPI Indonesia untuk 2018 naik dibanding angka pada 2017. Pada 2017, angka IPK atau CPI Indonesia 37, sedangkan tahun ini menjadi 38.
(rdp/imk)