PSI Nilai KUA PPAS DKI 2020 Tak Transparan, PKS Bela Anies

Jakarta - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tak sependapat dengan PSI yang menilai Gubernur DKI Anies Baswedan tak transparan soal dokumen rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020. Fraksi PKS menjelaskan KUA PPAS 2020 sempat dibahas oleh anggota DPRD periode 2014-2019.

"Sudah dibahas pada periode sebelumnya, jadi menjelang akhir sudah ada pembahasan. Komisi B sendiri, kan saya Komisi B waktu itu sudah mulai dibahas itu tapi kemudian terhenti karena proses pelantikan yang baru," ujar Ketua Dewan Syuro DPW PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi saat dihubungi detikcom, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: 2 Tahun Anies, Golkar DKI Kritik Program Jalur Sepeda hingga Trotoar

Suhaimi mempertanyakan ukuran transparansi yang dimaksud PSI. Menurutnya, KUA-PPAS bisa dinyatakan tidak transparan bila tidak dibahas dengan DPRD.

"Nah, ukuran transparansi itu apa, ukurannya. Kecuali nggak dibahas di DPRD, kan itu semuanya proses mulai rembuk RW, dan seterusnya sampai dikirim ke DPRD, tinggal ukurannya apa," kata Suhaimi.

Dia menuturkan pembahasan KUA-PPAS 2020 ini telah dilakukan di sebagian komisi DPRD. Akan tetapi hal ini belum diselesaikan karena terhenti oleh pergantian periode.

"Di sebagian komisi itu sudah dibahas, artinya itu kalau dibilang tidak transparan itu sudah dibahas di DPRD kok, tapi kemudian ada periode baru. Periode lama belum berjalan, maksudnya sudah mulai berjalan, tapi belum tuntas, kemudian periode baru," kata Suhaimi.

"Ketika periode ganti kan harus mulai dari awal, artinya pembahasan itu harus ada alat kelengkapan Dewan. Sampai hari ini kan (AKD) belum terbentuk. Baru kemarin pelantikan pimpinan, dan baru tadi rapat awal menentukan tanggal pembahasan AKD," sambungnya.



Suhaimi menyebut wajar bila anggota DPRD baru tidak mengetahui proses pembahasan KUA PPAS 2020. Namun, Suhaimi menegaskan, tidak tahunya terkait KUA-PPAS bukan berarti tidak adanya pembahasan.

"Kalau yang baru belum tahu wajar, karena memang baru ya. Kalau tadi di ujung itu kan karena katakan banyak anggota Dewan yang belum tahu. Kalau belum tahu, itu kan bukan berarti barangnya tidak ada," tuturnya.

Sebelumnya, PSI DKI Jakarta menyayangkan pernyataan Anies yang menyebut isu transparansi anggaran DKI sebagai penggiringan opini. PSI menyatakan dokumen rencana KUA-PPAS 2020 yang belum diunggah adalah kenyataan.

Baca juga: PSI ke Anies: Daripada Silat Lidah, Lebih Baik Buka Dokumen KUA-PPAS

"PSI DKI Jakarta menyayangkan pernyataan Gubernur DKI yang mengatakan adanya penggiringan opini soal tidak transparannya anggaran DKI pada masa Gubernur sekarang. Apakah bila PSI berbicara fakta transparansi anggaran, Gubernur menganggap ini hal yang receh?" kata Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest, dalam keterangan pers tertulis, Selasa (15/10).

Dia mengatakan anggota DPRD DKI dan publik masih buta anggaran 2020. Padahal, lanjutnya, ada anggaran hampir Rp 100 triliun yang harus dipelototi. PSI meminta Anies membuka dokumen KUA-PPAS 2020. (dwia/zak)