.webp)
"PSI DKI Jakarta menyayangkan pernyataan Gubernur DKI yang mengatakan adanya penggiringan opini soal tidak transparannya anggaran DKI di masa Gubernur sekarang. Apakah bila PSI berbicara fakta transparansi anggaran, Gubernur menganggap ini hal yang receh?" kata Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest, dalam keterangan pers tertulis, Selasa (15/10/2019).
Rian mengatakan PSI sudah bersurat secara resmi kepada jajaran Anies untuk membuka dokumen KUA-PPAS sejak Jumat (9/8) lalu. Rian mengatakan PSI belum menerima jawaban apa pun hingga hari ini.
Dia mengatakan anggota DPRD DKI dan publik masih buta anggaran 2020. Padahal, lanjutnya, ada anggaran hampir Rp 100 triliun yang harus dipelototi. PSI meminta Anies membuka dokumen KUA-PPAS 2020.
"Jadi daripada bersilat lidah menyuarakan penggiringan opini, lebih baik hari ini Gubernur membuka dokumen KUA-PPAS kepada publik. Tenggat waktu pembahasan sudah tinggal 6 minggu saja," ujarnya.
"Mau sampai kapan Gubernur tutupi ini semua? PSI berharap agar situs apbd.jakarta.go.id jangan sampai hanya jadi pajangan. Lawan korupsi adalah keterbukaan. Semoga Gubernur DKI mau berbenah," tambah Rian.
Sebelumnya, Anies membantah tidak transparan karena belum mengunggah rencana KUA-PPAS 2020. Baginya, hal itu adalah pengiringan opini yang tidak sehat.
"Itu sih membangun (opini) saja dibilang nggak transparan. Udahlah itu penggiringan opini yang nggak sehat, jadi sudahlah. Cukup ya (wawancara)," ucap Anies Baswedan kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/10).
Soal pengunggahan draf KUA-PPAS 2020, Anies menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah. "Pak Sekda yang tahu," kata Anies.
Anies hanya menyebut soal anggaran DKI di 2020 masih dalam proses pembahasan dengan DPRD. Namun ada beberapa program prioritas yang akan tetap berjalan.
Halaman 2 dari 2
