Jakarta - Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan faktor yang membuat para kepala daerah melakukan korupsi, salah satunya, adalah tingginya biaya politik. Basaria menyebut setidaknya perlu Rp 30 miliar untuk terpilih menjadi bupati.

"Karena kita tahu dari hasil kajian juga, setiap kepala daerah itu memerlukan biaya yang banyak, bisa Rp 30 miliar untuk jadi seorang bupati," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: KPK Jelaskan soal Suap ke Bupati Indramayu Lebih Kecil Dibanding Kabid PU

Basaria menyebut para kepala daerah ini saat menjabat akan berusaha mengembalikan dana yang telah dikeluarkan itu. Jadi, mereka pun berpotensi melakukan tindak pidana korupsi.

"Jadi kalau kita bayangkan, kalau mengumpulkan Rp 30 miliar ini berapa tahun ini. Tahun pertama harus kembalikan ini, kalau belum tahun kedua, tahun ketiga mungkin bisa kerja benar, tapi mungkin tahun keempat dia mikir lagi, kalau belum 2 kali," sebutnya.

Selain itu, Basaria mengatakan di tingkat kepala desa pun sudah harus dikeluarkan dana yang cukup besar agar terpilih. Karena itu, Basaria mengatakan masyarakat juga perlu diberi pendidikan pemberantasan korupsi.

"Makanya yang paling utama kita katakan masyarakat juga harus mempunyai kemauan memberantas korupsi. Pilihlah kepala daerah itu sesuai dengan benar-benar yang terbaik. Jangan karena menerima sesuatu. Ini harus kita didik," tuturnya.

Baca juga: KPK Ungkap Kode Suap 'Mangga Manis' di Kasus Bupati Indramayu