Aktivis Terima Laporan Pelajar Disanksi karena Ikut Demo #ReformasiDikorupsi

Aktivis Terima Laporan Pelajar Disanksi karena Ikut Demo #ReformasiDikorupsi

Jabbar Ramdhani - detikNews
Senin, 14 Okt 2019 17:26 WIB
Ilustrasi demo pelajar (Grandyos Zafna/detikcom)
Ilustrasi demo pelajar (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Aktivis Hak Atas Pendidikan menerima 72 laporan terkait intimidasi terhadap siswa/mahasiswa yang mengikuti demonstrasi #ReformasiDikorupsi. Intimidasi itu dilakukan dalam bentuk larangan, ancaman, dan pemberian sanksi dari pihak sekolah/universitas.

"Terdapat 72 pengaduan terkait kebebasan berpendapat dan/atau pelanggaran hak atas pendidikan yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia terkait demonstrasi #ReformasiDikorupsi," kata aktivis HAM Alghiffari Aqsa dalam keterangannya, Senin (14/10/2019).

Provinsi tersebut adalah Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Laporan ini dibuka AMAR Law Firm and Public Interest Law Office (AMAR) dan beberapa pegiat hak atas pendidikan. Laporan itu diterima Posko Pengaduan Hak atas Pendidikan lewat e-mail hingga telepon.


Laporan ini terdiri dari 38 pengaduan dari 37 kampus dan 34 laporan dari 32 sekolah. Mereka mencatat pihak kepolisian juga berperan aktif membatasi kebebasan berpendapat.

"Kami menganggap bahwa tindakan institusi pendidikan tidak hanya melanggar kebebasan berpendapat, melainkan juga hak atas pendidikan dalam hal terdapat sanksi memutuskan mengeluarkan pelajar/mahasiswa, menyuruh mengundurkan diri, dan juga melakukan skorsing. Selain itu terdapat juga pelanggaran hak untuk berkumpul dan berorganisasi dalam hal pelajar diberi sanksi diberhentikan dari organisasi kesiswaan," ungkapnya.

Dia mengatakan Konvensi Hak Anak mengatur kebebasan anak untuk menyampaikan pandangannya secara bebas. Pembatasan hanya melalui undang-undang, bukan dengan surat edaran, ancaman, ataupun sanksi.

"Kekerasan yang terjadi dalam demonstrasi #ReformasiDikorupsi sumber terbesar bukanlah pada massa aksi melainkan oleh aparat yang tidak profesional menjalankan protap. Kami menyayangkan banyaknya korban akibat kekerasan dari aparat," ujarnya.


Aktivis Hak Atas Pendidikan mendorong sekolah/kampus mencabut sanksi kepada siswa/mahasiswa, meminta KPAI menegur Dinas Pendidikan/sekolah yang memberi sanksi, meminta Komnas HAM dan Ombudsman mengawasi dan menegur kampus serta institusi pemerintah yang melanggar kebebasan berpendapat. Mereka juga meminta Kemenristek DIkti dan Kemendikbud untuk tidak mendorong pelanggaran untuk menyampaikan pendapat serta mengevaluasi kampus/sekolah yang melakukan pelanggaran.

Selanjutnya
Halaman
1 2