Survei Populi: Ahok Lebih Unggul dari Anies soal Keterbukaan Informasi

Foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Agung Pambudhy-detikcom)

Jakarta - Lembaga Populi Center menggelar survei kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelang dua tahun masa jabatan. Berdasarkan hasil survei, transparansi informasi Anies dinilai sebesar 40,7%.

Survei dilakukan Populi pada tanggal 9-18 September 2019. Survei menggunakan kuesioner eksperimental, dengan kaidah probability sampling di 6 kabupaten/kota di DKI Jakarta. Jumlah responden 600 orang, proporsi laki-laki dan perempuan sebanyak 50% dengan margin of error sebesar sekitar 4,00%.

Penelitian dilakukan dengan memberikan dua bentuk kuesioner kepada responden yang membandingkan kinerja Anies dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kuesioner pertama (kuesioner eksperimen) bertuliskan nama gubernur dan program kerja, sedangkan kuesioner kedua (kuesioner kontrol) hanya berisikan program kerja.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam hasil kuesioner kontrol, kebijakan Anies terkait keterbukaan informasi dinilai sebesar 38.3%. Dalam hasil kuesioner eksperimen masyarakat menilai keterbukaan Anies 40,7 %.

Sedangkan, keterbukaan era Ahok dalam kuesioner kontrol dinilai 47.0%, kuesioner eksperimen masyarakat menilai sebesar 43,0 %.

Peneliti Populi Jefri Adriansyah menyebut Ahok unggul karena adanya keterbukaan dalam rapat yang dilakukan DKI. Yakni dengan mengunggah hasil rekaman rapat ke media sosial.

"Nah ini terkait dengan kebiasaannya waktu itu Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sering mengunggah rekaman rapat di YouTube, begitu sebagai wujud keterbukaan publik," ujar Jefri saat pemaparan hasil survei Populi di kantornya Slipi, Jakarta Barat, Senin (14/10/2019).

Sedangkan pada era Anies, Jefri menyebut hal ini tidak dilakukan. Alasannya, menghindari adanya perbedaan pendapat di antara masyarakat.

"Di era Anies Baswedan, apa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama tidak lagi dilakukan dengan alasan menghindari perdebatan publik yang dapat memicu perpecahan seperti itu," kata Jefri.

"Tetapi respons masyarakat Jakarta mengatakan, bahwa baik di eksperimen maupun kontrol kebijakan Anies Baswedan ini dirasa tidak jauh lebih tepat, dibandingkan dengan kebijakan Basuki Tjahaja Purnama," sambungnya.

Sedangkan terkait pengembangan Reklamasi, kebijakan Ahok dinilai lebih tepat. Di era Ahok, pengembang reklamasi diwajibkan membayar kontribusi 15% dari harga nilai jual objek untuk pembangunan DKI. Sementara di era Anies, kontribusi 15% itu dihilangkan.

Dalam kuesioner kontrol, masyarakat menilai kebijakan Anies sebesar 28,7%, dalam hasil kuesioner eksperimen masyarakat menilai 46,0%. Sedangkan, kebijakan era Ahok dalam kuesioner kontrol dinilai 41.0%, di kuesioner eksperimen sebesar 31,3 %.

Halaman 1 2

Selanjutnya