Pemprov DKI Bicara Transparansi: RKPD 2020 Bisa Dicek di Situs Bappeda

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta dikritik tak transparan gara-gara Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020 tak ada di situs. Sekda DKI Saefullah mengatakan Pemprov tetap transparan dengan mengunggah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020 di web Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Seperti yang saya sampaikan tentang keterbukaan transparansi, ini sudah kita upload di portal bappeda.jakarta.go.id silahkan dibuka dari sekarang, itu sudah kita upload," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: DPRD DKI Targetkan Penetapan APBD 2020 Selesai Akhir November

Saefullah mengatakan, situs ini dapat diakses oleh seluruh upblik. Dia juga menyebut, dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pihaknya berpedoman dengan Permendagri 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD.

"Portal ini silakan diakses dan dapat diunduh oleh publik. Kemudian dalam penyusunan APBD 2020 ini, kita berpedoman pada Permendagri 33 tahun 2019," Saefullah.

Saefullah menyebut RKPD DKI Jakarta telah selesai sejak Juli 2019. Menurutnya, rancangan ini juga sudah dikimkan ke DPRD DKI Jakarta.

"RKPD kita itu dalam bentuk draf KUA PPAS dari bulan Juli 2019. Sudah kita antarkan ke sana (DPRD), semua dikompilasi di situ dan kita sudah kirimkan dalam bentuk software maupun hardwarenya," tuturnya.

"Semua sudah sangat transparan, sudah membentuk keterbukaan itu sendiri. Sangat nista kalau kita menyembunyikan sesuatu, ini disadari oleh pemprov DKI Jakarta," sambungnya.

Baca juga: KUA PPAS 2020, Sekda Sebut Anies Tak Mungkin Cek Rincian Usulan Anggaran

Diketahui, dokumen cikal bakal anggaran Jakarta untuk tahun depan tidak bisa diakses publik lewat apbd.jakarta.go.id yang merupakan situs web APBD elektronik Pemprov DKI. Pemprov dinilai harusnya mengunggah dokumen tersebut demi transparansi.

"Sepertinya Pemprov DKI mengalami kemunduran dalam membangun sistem pembangunan daerah maupun sistem pengelolaan keuangan daerah. Dulu pada pemerintahan sebelum Pak Anies, sistem itu sudah terbangun bahkan sampai ke APBD satuan 3 dalam bentuk e-Budgeting," kata Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA) Yenny Sucipto kepada wartawan. (dwia/haf)