Pakar Nilai Amandemen UUD 1945 soal GBHN Tak Punya Urgensi

Lebih lanjut, pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Jentera ini meminta anggota MPR yang berasal dari DPR untuk lebih fokus bekerja. Menurutnya, masih banyak agenda DPR yang harus diselesaikan.

"Lebih baik anggota MPR yang dari DPR full aja kerja, kan tugasnya banyak banget. Anggota MPR yang DPD silakan bekerja, nggak usah mengkreasikan tugas baru," ucapnya.

Baca juga: Terima Pimpinan MPR, Mega: Voting Bukan Jalannya Indonesia

Sebelumnya, MPR RI periode 2019-2024 memastikan akan menindaklanjuti rekomendasi tentang amandemen UUD 1945. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa amandemen UUD 1945 tidak akan mengubah sistem pemilihan presiden (pilpres).

"Intinya, kalau Anda (bertanya) apakah amandemen ini merubah sistem pemilihan presiden? (Jawabannya) Tidak," kata Bamsoet di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10).

Baca juga: Pimpinan MPR Temui Megawati, Perwakilan dari NasDem Tak Terlihat

Bamsoet menekankan amandemen UUD 1945 hanya berkutat tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Khususnya yang menyangkut tentang ekonomi.

"Yang dimaksud perubahan terbatas adalah menyangkut masalah ekonomi dan pembangunan Indonesia dalam 50-100 yang akan datang," ucap politikus Partai Golkar itu.
(fdu/gbr)