Gugat UU Pilkada ke MK, ICW Minta Pembatasan Eks Koruptor Calonkan Diri

"Maka kami meminta kemudian pasal yang lama dikembalikan lagi ke syarat jeda paling tidak 5 tahun, kami nanti ke depannya berharap MK memberikan jeda waktu yang lebih panjang, yaitu dua siklus pemilu (10 tahun) untuk calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana kasus korupsi baru boleh mencalonkan diri kepala daerah," lanjutnya.

Dia kemudian mencontohkan kasus dugaan suap Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil. Donal berharap kasus itu tidak terjadi lagi. Tamzil sendiri pernah ditahan akibat kasus korupsi dana bantuan saran dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus untuk tahun anggaran 2004.

Baca juga: Bupati Lampung Utara Kepala Daerah Ke-119 yang Dijerat KPK

Tamzil bebas pada 2015 kemudian mencalonkan diri sebagai Bupati Kudus lewat Pilkada 2018 dan kembali terpilih. Namun, kini Tamzil kembali tersandung kasus korupsi karena ia menjadi tersangka dalam kasus dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus.

"Tujuannya sih membuat demokrasi kita lebih sehat dan kemudian kasus-kasus seperti Kudus tidak lagi terjadi. Pengalaman Kudus itu menjadi preseden terburuk, dimana terpidana kasus korupsi tahun 2015, kemudian 2018 maju menjadi calon kepala daerah dan terpilih lagi," ujar Donal.
(eva/haf)