Saksi yang dimaksud adalah atas nama Herry Jung sebagai General Manager Hyundai Engineering & Construction. Namun Syarif belum menyebut keterkaitan Herry dalam kasus tersebut.
Dalam kasus ini, Sunjaya diduga menerima gratifikasi yang totalnya kurang-lebih Rp 51 miliar. Salah satu sumber gratifikasi, disebut Syarif, terkait perizinan PLTU 2 di Kabupaten Cirebon sebesar Rp 6,04 miliar.
Dari penelusuran, media The Korea Times pada 2 Mei 2019 memberitakan kaitan PLTU 2 itu dengan Hyundai Engineering & Construction. Seorang juru bicara dari kantor pusat perusahaan itu di Seoul membenarkan adanya uang untuk Sunjaya.
"Bupati mendekati kami melalui broker dan menawarkan untuk menyelesaikan masalah ini. Bagi kami, sangat penting untuk menyelesaikan pembangunan tepat waktu. Jika tidak, kami bisa menghadapi denda yang berat. Jadi kami memberinya uang," ucap juru bicara itu.
Berita itu berjudul 'Hyundai admits bribing Indonesian politician for power plant construction'. Terkait berita itu bisa dicek dicek pada pranala ini.
Kembali pada keterangan Syarif. Mengenai hal itu, Syarif belum menyebutkan dengan jelas, tetapi memberikan kata kunci bahwa hubungan KPK dengan lembaga antikorupsi di Korsel terjalin baik.
"Kami ketahui, tapi apakah saatnya kami sampaikan, kayanya belum saatnya karena masih proses penyelidikan," kata Syarif.
"Perlu diinformasikan kerja sama antara KPK dan KPK Korea Selatan sudah sangat erat. Kami sering kirim officer ke sana dan saling tukar pikiran," imbuhnya.
