Pemkot Makassar Usul Pemecatan 15 Camat yang Tak Netral di Pilpres

Makassar - Pemerintah Kota Makassar bersurat ke Kemendagri untuk memberikan sanksi kepada 15 camat yang tidak netral pada Pilpres 2019 lalu. Sanksi penurunan pangkat hingga pemecatan menunggu para 15 camat ini.

"Kemarin itu surat yang kita kirim katanya minggu ini mereka jawab. Ada beberapa alternatif kami minta izin. Jadi kami minta izin untuk memberikan (sanksi)," kata Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Jumat (4/10/2019).

Baca juga: KASN Sebut 15 Camat Makassar Patut Dihukum karena Tak Netral di Pilpres

Iqbal menyebut usulan sanksi yang dikirimkan ke Kemendagri ada dua, yaitu sanksi menengah dan sanksi berat.

"Sanksinya mulai dari penundaan pangkat sampai pemecatan," ucapnya.

Kasus ketidaknetralan camat Makassar ini sempat viral beberapa waktu lalu. Ke-15 camat ini secara terang-terangan mendukung Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Bawaslu: 15 Camat di Makassar Tak Terbukti Kampanye