Gubernur Sulsel Kritik Anak Buah Gegara Serapan Anggaran Rendah

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (Noval/detikcom)

Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menyoroti penyerapan anggaran yang masih rendah. Nurdin lalu mengingatkan jajarannya untuk membuat rencana sesuai kebutuhan bukannya keinginan.

"Serapan anggaran kita rendah, itu diakibatkan apa coba? Karena kita membuat rencana sesuai keinginan, bukan sesuai kebutuhan," ujar Nurdin saat memberikan arahan kepada jajarannya di rumah jabatan Gubernur Sulsel, Makassar (1/10/2019).

"Jadi saya minta perencanaan anggaran kita 2020 tidak lagi berasas sesuai keinginan, tetapi sesuai kebutuhan," sambungnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nurdin kemudian mengingatkan Bappeda Sulsel tidak memotong anggaran rutin di semua instansi di lingkup Pemprov Sulsel. Menurutnya, jika anggaran rutin dipotong, organisasi bisa tidak berjalan.

"Saya minta Bappeda, yang pertama, apa yang diperlukan kita, jangan sampai anggaran rutin kita dipotong sana-sini, akhirnya organisasi kita tidak jalan, itu harus dulu tuh. Berapa kebutuhan kita anggaran rutin," tuturnya.

Namun Nurdin juga mengingatkan agar efisiensi anggaran tetap dilakukan. Dia berharap semua anggaran rutin harus terpenuhi lebih dulu baru kemudian memikirkan anggaran untuk program lainnya.

"Jadi tidak lagi kita ambil dulu anggarannya baru kita pikirkan apa yang kita mau bikin. Karena itu, saya kira rutinkan semua dulu yang penting. (Kalau) itu sudah terpenuhi, baru anggaran ini mau kemanakan, untuk apa ini, goal apa. Baru kita bagi anggaran ini siapa yang kira-kira memiliki sebuah program yang menjadi program utama kita," jelasnya.

Dia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) Sulsel selalu bersinergi dengan seluruh elemen pemerintahan daerah. Dia mengancam, jajarannya yang tak bersinergi tak akan mendapat anggaran.

"Jadi yang tidak ada sinergi, jangan harap akan dapat anggaran, bukan berarti kita sudah kiamat karena kita masih ada di kementerian, karena masing-masing punya Kementerian bangun sinergi dengan DPRD, karena DPRD ini punya fraksi yang ada di DPR RI dan partai-partai ini punya menteri-menteri di kabinet," paparnya.

"Saya kira ini, supaya jangan hanya berpikir APBD kita bagaimana menghabiskan, bukan, apa yang mau dihasilkan. Nah tentu program efisiensi kita, bukan berarti kita harus yang kita tadinya minum teh pakai gula, pakai susu, sekarang nggak boleh pakai susu, bukan. Ini harus tersedia karena menyangkut gizi kita, tetapi apa yang kita merencanakan suatu apa yang kita butuhkan iya sama ibu-ibu habis terima TPP (tunjangan penghasilan pegawai) jangan pergi ke mal," imbuhnya.