detikNews
2019/09/29 13:57:12 WIB

Noktah Hitam Pelanggaran Etik DPR 2014-2019, dari Fadli Zon hingga Setnov

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Halaman 1 dari 2
Noktah Hitam Pelanggaran Etik DPR 2014-2019, dari Fadli Zon hingga Setnov Foto: Rapat paripurna saat saahkan UU KPK (Lamhot Aritonang)
Jakarta - Masa kerja para anggota DPR periode 2014-2019 akan segera berakhir. Ada sejumlah noktah pelanggaran etik yang mewarnai kinerja para anggota DPR dalam kurun waktu lima tahun itu.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus membeberkan sejumlah noda pelanggaran etik tersebut. Beberapa di antaranya, seperti pelanggaran etik yang diduga pernah dilakukan oleh Pimpinan DPR.

"Dalam masa bakti DPR 2014-2019 banyak terjadi pelanggaran kode etik yang tidak saja dilakukan oleh anggota DPR tetapi juga melibatkan Pimpinan DPR. Bahkan ada Pimpinan DPR, Setya Novanto (Setnov) dan Fadli Zon melakukan pelanggaran kode etik sebanyak 3 kali. Artinya untuk yang ketiga kalinya seharusnya yang bersangkutan mendapat sanksi berat berupa pemberhentian dari jabatannya di Pimpinan dan/atau anggota DPR. Namun ketiganya lolos dari sanksi tersebut tanpa alasan yang jelas," kata Lucius kepada wartawan, Minggu (29/9/2019).


"Setya Novanto (waktu masih menjadi Ketua DPR-RI) melakukan pelanggaran etik pertama ketika bertemu Donald Trump di Amerika Serikat ketika Trump sedang berkampanye untuk Pemilihan Presiden. Pelanggaran etik kedua, ketika Setya Novanto terlibat pembicaraan rahasia yang belakangan disebut istilah "kasus Papa Minta Saham", dan ketiga merekayasa diri seolah-olah mengalami kecelakaan ketika sedang diburu KPK. Namun Setya Novanto turun dari jabatan karena kasus korupsi dan bukan kasus etik," imbuhnya.

Untuk diketahui, Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) pada Desember 2015 menutup kasus pelanggaran etik 'kasus Papa Minta Saham' Setya Novanto. Setnov saat itu juga sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR, tapi tetap menjadi anggota DPR. MKD menyatakan bersalah atau memberi sanksi kepada Setnov. Anggota MKD Sarifuddin Sudding menyebut keputusan MKD berdasarkan sisi kemanusiaan.


Kembali ke penjelasan Lucius. Selain membeberkan noda pelanggaran etik dari Setnov, Lucius juga menyebutkan beberapa pelanggaran etik yang pernah dilakukan oleh Fadli Zon.

"Fadli Zon (Wakil Ketua DPR-RI) juga melakukan pelanggaran etik pertama kali ketika bersama Setya Novanto bertemu Donald Trump. Kedua, meminta fasilitas penjemputan dan pendampingan untuk putrinya kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di New York. Ketiga, terlibat dalam kasus penyebaran berita bohong atau hoax terkait Ratna Sarumpaet melalui akun twiternya. Namun hingga kini atau berakhirnya masa jabatannya, ia tetap bercokol dan tak tergoyahkan di posisinya," ungkapnya.

Namun Fadli Zon membantah hal itu. Fadli menegaskan dia tak pernah melakukan pelanggaran.

"Tidak ada pelanggaran termasuk teguran (dari MKD). Silakan cek tak ada satu dokumen pun yang menyatakan adanya pelanggaran etik dalam bentuk apa pun," kata Fadli Zon kepada detikcom, Minggu (29/9/2019).


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
BERITA TERBARU +