Praperadilan Bupati Kudus, Ahli Paparkan Pengertian Tangkap Tangan

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 26 Sep 2019 14:22 WIB
Sidang praperadilan M Tamzil (Yulida Medistiara/detikcom)

Arif juga menjelaskan tentang penyertaan dua orang dalam suatu dugaan korupsi. Dia mencontohkan misalnya seorang staf wali kota ditangkap karena menerima uang yang kemudian hendak diserahkan ke wali kota.

"Kalau penyertaan dua orang atau lebih bersepakat. Nah, peran antara satu dan yang lainnya tidak perlu sama persis. Apa yang dilakukan pelaku ini belum tentu barang bukti harus ada di dua pelaku itu. Pernah terjadi penangkapan misalnya wali kota itu lagi di Bali tapi bisa saja peranan stafnya menerima uang dan kemudian diserahkan ke wali kota. Menurut saya, sah saja karena barang buktinya ada di stafnya tapi harus ada buktinya, hubungan kalau itu kejahatan penyertaan," jelasnya.

Sementara itu, pengacara Tamzil, Aristo Seda, menyebut kliennya keberatan atas penetapan tersangka tersebut karena tidak ditemukan bukti saat adanya OTT. Alasannya, barang bukti yang digunakan tidak dalam penguasaan Tamzil.



"Dalam kasus tangkap tangan itu, harusnya barang bukti dalam penguasaan tersangka, tapi dalam kasus Kudus, secara jelas, faktanya dilakukan penangkapan terhadap staf khusus. Barang bukti ada dalam penguasaan staf khusus. Tetapi bagaimana relevansi alat bukti staf khusus itu dipakai untuk penetapan tersangka terhadap Bupati Kudus Tamzil," ujar Aristo.

Tamzil ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait pengisian jabatan di wilayahnya. Ada dua orang lainnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu staf khusus Bupati Agus Soeranto dan Plt Sekdis DPPKAD Kudus Akhmad Sofyan.

Tamzil diduga menerima duit Rp 250 juta dari Akhmad lewat Agus. Duit itu diduga untuk keperluan pembayaran utang pribadi Tamzil.
(yld/haf)