detikNews
2019/09/26 14:22:27 WIB

Praperadilan Bupati Kudus, Ahli Paparkan Pengertian Tangkap Tangan

Yulida Medistiara - detikNews
Halaman 1 dari 2
Praperadilan Bupati Kudus, Ahli Paparkan Pengertian Tangkap Tangan Sidang praperadilan M Tamzil (Yulida Medistiara/detikcom)
Jakarta - Bupati Kudus nonaktif M Tamzil mengajukan gugatan praperadilan untuk membatalkan status tersangka yang telah ditetapkan KPK kepadanya setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) karena menilai hal itu tidak sah. KPK sebagai pihak termohon menghadirkan ahli pidana dari UII Yogyakarta, M Arif Setiawan, yang kemudian menjelaskan tentang tangkap tangan.

Arif awalnya memaparkan, dalam UU KPK 30/2002 yang berlaku saat proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Tamzil dimulai, penyelidik KPK bisa mendapatkan bukti permulaan yang cukup setidak-tidaknya dua alat bukti. Barang bukti tersebut bisa berupa keterangan saksi hingga bukti petunjuk seperti yang diatur dalam KUHAP.

"Kalau di UU KPK dimungkinkan ada bukti lain yang sifatnya khusus, misalnya perluasan dari pengertian bukti petunjuk bisa diperoleh dengan rekaman atau penyadapan. Maka itu sudah termasuk alat bukti yang dimaksud di situ. Dengan demikian, tidak hanya terbatas di KUHAP. Itulah bukti permulaan menurut UU KPK, minimal ditemukan dua alat bukti," kata Arif, saat menyampaikan keterangan ahli yang dihadirkan KPK, di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2019).



Setelah itu, Arif menjelaskan tentang pengertian tangkap tangan. Tangkap tangan, menurutnya, adalah kegiatan mendesak yang dikhawatirkan, jika tidak dilakukan segera, tersangka bisa melarikan diri.

"Dalam keadaan tertentu, prosedur seperti itu tidak sepenuhnya bisa dipenuhi apabila keadaannya yang disebut tertangkap tangan. Karena kalau harus dipenuhi prosedur, tersangkanya bisa lari, menghilangkan barang bukti, dan karena itu ada prosedur yang dipotong, diperingankan," ujar Arif.

"Penangkapan pada saat tangkap tangan ketika sedang melakukan, beberapa saat setelah melakukan, saat sedang melakukan, diteriaki khalayak karena itu masih konteks kejahatan, beberapa saat itu ditemukan barang bukti berkaitan dengan tindak pidana. Kondisi-kondisi seperti itu bisa dilakukan tangkap tangan tanpa dilengkapi dengan prosedur," sambungnya.


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com