Jakarta - Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Papua Barat yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia hari ini menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Pertemuan itu disebut untuk koordinasi pemerintah pusat dan daerah terkait permasalahan di Papua.
"Tujuannya adalah adanya koordinasi antara negara dengan orang yang di Papua dan teman-teman DPRD yang di Papua yang betul-betul representatif untuk bicara tentang Papua," kata Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia Lukman Said di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said menyampaikan ada sembilan poin aspirasi yang disampaikan DPRD se-Papua dan Papua Barat. Mereka menyoroti masalah otonomi daerah dan kesejahteraan di Papua.
"Pertama otonomi daerah, kemudian masalah dialog secara intensif yang melibatkan semua unsur. Kemudian yang ketiga masalah perumahan, masalah pendidikan, masalah kesehatan. Hari ini laporan teman-teman masih banyak anak Papua yang dalam satu rumah itu bisa sembilan orang. Ini negara harus diperhatikan karena ini terjadi kesenjangan," jelas Said.
Selain itu, Said juga menyinggung soal dana otonomi khusus yang menurutnya rawan dikorupsi dan meminta pengawasan yang lebih terkait dana tersebut. Said juga meminta diadakan dialog intensif antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama stakeholder yang ada di Papua.
"Terakhir, berjanji akan dipertemukan seluruh bupati, pimpinan DPRD, walikota, dan stakeholder yang ada di Papua setelah pelantikan Bapak Presiden. Itu akan diadakan dialog intensif. Minimal satu kali tiga bulan," ujarnya.
Menurut Said, dialog intensif antara Jokowi dengan tokoh Papua dapat membantu penyelesaian masalah di Bumi Cenderawasih tersebut. Pasalnya, Said menyebut anggota DPRD Papua dan Papua Barat lah yang selalu bersama masyarakat Papua.
"Saya kira kalau dilibatkan pimpinan DPRD ini untuk strategi dan konsep negara di, untuk menyelesaikan Papua, saya yakin percaya itu akan selesai. Karena mereka mereka inilah yang 24 jam bersama rakyat. Ini kan persoalan isu, persoalan isu yang kadang kala hoax yang menimbulkan gejolak," sebut Said.
Lebih lanjut, Said berharap pertemuan dengan pimpinan DPRD Papua dan Papua Barat tak hanya selesai hari ini. Ia menegaskan akan terus mengawal aspirasi mereka.
"Tapi kita akan kawal, teman-teman dari Papua akan kawal sembilan poin itu, termasuk yang dijanjikan itu masalah pemekaran. Pemekaran akan dibuat pokja. Kemudian termasuk anak-anak sekolah yang katanya sekarang hari ini banyak sekali yang menganggur anak-anak Papua, yang tidak diangkat jadi PNS. Itu akan kita kawal, jadi bukan hanya sampai di sini," ucapnya.
Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Papua dan Papua Barat hari ini melakukan pertemuan maraton. Pagi tadi, mereka melakukan audiensi dengan Kepala Staf Kepresiden Moeldoko.
Selanjutnya, mereka menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kantornya. Terakhir, mereka akan menemui Menko Polhukam Wiranto bersama-sama dengan Tjahjo.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
