Pimpinan DPRD Ingin Bertemu Jokowi Sampaikan Masalah di Papua-Papua Barat

Moeldoko dan Tjahjo Kumolo Temui DPRD, Buka Dialog soal Papua-Papua Barat (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menerima aspirasi dari pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Papua dan Papua Barat untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka ingin menyampaikan permasalahan yang ada di Papua secara langsung kepada Jokowi.

"Kemudian tadi aspirasi yang disampaikan ke kami dan kepada Pak Kepala Staf (KSP Moeldoko) oleh Ketua Umum Asosiasi DPRD nanti akan minta waktu ada pertemuan seluruh pimpinan DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Papua, bupati/wali kota, gubernur, dan wakilnya, tokoh-tokoh adat ingin bertemu berdialog dengan Bapak Presiden menyampaikan semua permasalahan yang ada di Papua," ujar Tjahjo di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

"Yang selama ini sudah dijembatani dengan baik oleh Pak Menko Polhukam, oleh Pak Kapolri, oleh Pak Panglima TNI yang sudah turun ke bawah untuk menjaga stabilitas daerah yang ada," imbuhnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tjahjo belum bisa memastikan kapan tepatnya pertemuan itu akan dilaksanakan. Namun, menurutnya, dialog antara Jokowi dan tokoh Papua akan dilangsungkan di Jakarta.

"Ya terserah waktunya Bapak Presiden. Kami mengajukan aja. (Lokasinya) Jakarta aja," ucap Tjahjo.

Menurut Tjahjo, perwakilan DPRD Papua dan Papua Barat menyampaikan keinginan adanya dialog yang dilakukan berkelanjutan. Tjahjo mengatakan pimpinan DPRD juga meminta pejabat pemerintah pusat meniru sikap Jokowi yang sering terjun langsung ke masyarakat.

"Ya tadi aspirasi temen-temen DPRD yang dialog dengan kami, dengan semua, ingin ada proses dialog yang secara kontinu. Kemudian minta para pejabat pusat maupun pejabat daerah bergaya seperti Pak Jokowi lah, turun ke bawah, berdialog, bersalaman, menyerap aspirasi masyarakat yang ada di Papua," katanya.

Selain itu, perwakilan DPRD juga meminta adanya kontribusi maksimal kepada tokoh dan masyarakat adat di Papua. Kontribusi yang dimaksud terkait dengan masalah perumahan, pendidikan, hingga kesehatan.

"Berikan kontribusi yang maksimal kepada tokoh-tokoh maupun masyarakat adat asli Papua. Seperti yang kami tampung ya, mereka minta prioritas masalah perumahan rakyat, masalah kesehatan, pendidikan, sanitasi umum, air bersih, listrik, itu juga harus menjadi skala prioritas dalam rangka penyusunan anggaran yang disusun oleh Kemendagri lewat APBD-nya, termasuk Perdasus yang dibuat untuk anggaran otonomi, khususnya juga masuk ke sekarang," jelas Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo menyatakan dalam pertemuan tersebut juga disampaikan usulan pemekaran kabupaten/kota dari pimpinan DPRD yang hadir. Menurutnya, masalah pemekaran ini juga akan dibahas saat pertemuan dengan Jokowi nantinya.

"Mereka kan usul tadi dari temen-temen DPRD kalau bisa 2 in 1. 2 in 1 itu apa? Ya kalau provinsinya dimekarkan ya termasuk kalau ada kabupaten/kota dimekarkan. Tapu kan problemnya bukan itu, ada 314 kabupaten/kota yang ingin dimekarkan," tutur Tjahjo.

"Makanya dalam kebijakan strategis nasional yang memungkinkan karena tidak melanggar UU bukan bagian dari moratorium ya itu adalah pemekaran provinsi. Mau dibahas bersama lah, pada saat gubernur, DPRD, tokoh adat, MRP-nya ketemu dengan Bapak Presiden. Itu sedang kita atur waktu lebih baik," lanjut dia.

Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Papua dan Papua Barat sebelumnya telah melakukan audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Selanjutnya, bersama Tjahjo, pimpinan DPRD juga akan berdialog langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di kantornya.

Halaman 1 2

Selanjutnya