Hakim Nyatakan Praperadilan Kasus Bank Century Tak Dapat Diterima

Jakarta - Lagi-lagi gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK tidak dapat diterima hakim tunggal praperadilan. Praperadilan kali ini berkaitan dengan tindak lanjut kasus Bank Century.

"Mengadili permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," ujar hakim tunggal Haruno Patriadi membacakan putusannya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2019).

Hakim beralasan MAKI tidak memiliki legalitas mengajukan gugatan praperadilan karena belum memperpanjang izin sebagai organisasi masyarakat (ormas). Hakim mengatakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 dan 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 57 tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi dan organisasi masyarakat, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas berlaku 5 tahun dan dapat mengajukan perpanjangan bila masa berlakunya sudah habis.

Baca juga: KPK Bawa 16 Bukti di Praperadilan, Tegaskan Kasus Century Masih Lanjut

Hakim menyebut SKT MAKI telah kedaluwarsa karena sejak 2017 tidak diperpanjang. Di dalam dokumen legalitas MAKI memuat masa pendaftaran sejak 9 November 2012-9 November 2017, maka permohonan MAKI tidak memiliki legal standing.

Hakim menyebut permohonan MAKI tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan praperadilan. Dalam pertimbangannya hakim belum mempertimbangkan terkait pokok permohonan karena pemohon tidak memiliki legal standing.

"Menimbang karena pemohon tidak memiliki legal hukum atau legal standing maka permohonan praperadilan tidak dapat diterima," ujar Haruno.