Jaksa KPK Pertanyakan PK Novanto Tanpa Kasasi: Kan Sudah Terima Vonis

Setya Novanto (Foto: Pradita Utama/detikcom)

Jakarta - Di tengah menjalani hukuman 15 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam proyek e-KTP, Setya Novanto mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasusnya. Padahal hukuman itu sudah diterimanya dari pengadilan tingkat pertama tanpa upaya banding atau kasasi.

Hal itu menjadi tanda tanya bagi jaksa KPK. Sebab, menurut hemat jaksa KPK, seorang yang tidak mengajukan banding atau kasasi atas putusan hukum dianggap menerima hukuman tersebut.

"Apakah tidak banding dan kasasi bisa disebut menerima putusan tersebut?" tanya jaksa KPK Burhanudin pada ahli hukum pidana Chairul Huda dalam sidang lanjutan pengajuan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Chairul merupakan ahli hukum pidana yang dihadirkan kubu Novanto dalam sidang itu. Menjawab pertanyaan jaksa, Chairul yang juga dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu menjelaskan setiap terpidana mempunyai hak untuk mengajukan PK.

"Menerima berkenaan putusannya, bukan berarti dia tidak punya hak untuk melakukan upaya hukum yang lain. Bukan berarti menutup haknya untuk melakukan suatu upaya hukum yang lain, upaya hukum luar biasa, seperti PK bisa dilakukan," jawab Chairul.

Setelahnya jaksa juga menanyakan apakah putusan yang telah berkekuatan tetap atau inkrah dapat diajukan PK. Chairul menyebutkan justru putusan yang inkrah yang bisa dimintakan PK.

"Apakah ahli mendengar atau mengetahui bahwa terhadap putusan yang inkrah tidak dapat dimintakan PK?" kata jaksa.

"Justru yang bisa dimintakan PK itu putusan yang inkrah. Peninjauan kembali adalah hak terpidana untuk meminta ditinjau kembali terhadap putusan yang sudah tetap. Kecuali terhadap putusan bebas dan lepas. Jadi syarat pertama ngajuin PK ialah putusan yang inkrah," tutur Chairul.

Dalam permohonan PK, Novanto meminta seluruh permohonan dikabulkan, dibebaskan dan dinyatakan dakwaan terhadapnya tidak terbukti. Selain itu, ada beberapa bukti baru atau novum yang dijadikan dasarnya mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Novum baru itu disebut kuasa hukum Novanto, Maqdir Ismail, adanya bukti hasil pemeriksaan agen FBI Jonathan E Holden terhadap Johannes Marliem di persidangan yang digelar di pengadilan Amerika Serikat hingga permohonan justice collaborator keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Seperti diketahui, Novanto divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Novanto diyakini mengintervensi pengadaan serta penganggaran proyek e-KTP.