RJ Lino, Sosok yang Perkaranya Bisa Ubah Nasib KPK

Ibad Durohman - detikNews
Selasa, 24 Sep 2019 13:19 WIB
RJ Lino (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Di balik pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang banjir akan penolakan, ada RJ Lino yang kerap disinggung lantaran berstatus tersangka sejak 2015 tetapi belum diadili. Sebab itulah, KPK dirasa perlu memiliki kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Padahal sejak 17 tahun lalu berdiri, KPK sengaja tidak diberi kewenangan itu agar selalu berhati-hati menetapkan seorang tersangka. Kini anggapan itu malah terbalik dan salah satu pendukungnya malah dari kalangan Istana sendiri.




Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK)-lah yang terang-terangan mendukung revisi UU KPK dengan mengambil contoh kasus yang menjerat RJ Lino itu. JK menyebut RJ Lino sebagai orang baik.

"Itulah guna ada SP3. Kalau tidak bersalah, ya contoh RJ Lino lima tahun digantung, mau dilepas tidak ada, mau di... yang begitu tidak cukup, akhirnya orang itu hartanya itu disita sampai sekarang. Jabatannya hilang, padahal orangnya baik, contoh satu. Pasti banyak lagi, jadi kita tidak ingin ada semena-mena juga, jadi semuanya jalur hukum," kata JK di kantor Wakil Presiden, Selasa (10/9/2019).

Lantas siapa sebenarnya RJ Lino dan kasus yang menjeratnya itu?

RJ Lino, Sosok yang Perkaranya Bisa Ubah Nasib KPKRJ Lino (Agung Pambudhy/detikcom)

Richard Joost Lino atau yang biasa dipanggil RJ Lino itu semasa kecilnya akrab dipanggil 'Manneke'. Dia merupakan seorang insinyur (sipil) dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menjadi Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) sejak 2009.

Namun, pada 2015, RJ Lino terpaksa mundur setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Dia ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 15 Desember 2015 karena diduga memerintahkan pengadaan 3 unit quay container crane (QCC) melalui penunjukan langsung terhadap PT Wuxi Huadong Heavy Machinery Co Ltd dari China sebagai penyedia barang pada 2010.

Menurut KPK, pengadaan tiga unit QCC tersebut tidak disesuaikan dengan persiapan infrastruktur yang memadai (pembangunan powerhouse), sehingga menimbulkan inefisiensi atau dengan kata lain pengadaan tiga unit QCC tersebut sangat dipaksakan dan suatu bentuk penyalahgunaan wewenang dari RJ Lino selaku Dirut PT Pelindo II demi menguntungkan dirinya atau orang lain.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4