detikNews
2019/09/24 13:14:01 WIB

Praperadilan Bupati Kudus, KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Sesuai Prosedur

Yulida Medistiara - detikNews
Halaman 1 dari 2
Praperadilan Bupati Kudus, KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Sesuai Prosedur Foto: Sidang lanjutan praperadilan yang diajukan Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil terhadap KPK di PN Jaksel. (Yulida-detikcom)
Jakarta - Sidang lanjutan praperadilan yang diajukan Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil terhadap KPK kembali digelar. KPK menyebut penetapan tersangka terhadap Tamzil sudah sesuai prosedur karena berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

"Berdasarkan fakta dan dokumen-dokumen yang didapat dari hasil penyelidikan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh pemohon dalam perkara dugaan menerima hadiah atau janji terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019," kata tim biro hukum KPK, Juliandi Tigor Simanjuntak, di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2019).


Juliandi menyebut awalnya KPK menerima pengaduan masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti dengan penyelidikan. Lalu, KPK mengumpulkan informasi, melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan sebagaimana kewenangan khusus pada UU KPK.

Selanjutnya, diperoleh informasi adanya komunikasi terkait dugaan tindak pidana korupsi. KPK mendatangi ruang kerja Tamzil yang diikuti dengan melakukan tangkap tangan terhadap Tamzil pada 26 Juli.

KPK kemudian memeriksa sejumlah saksi. Tak hanya itu, KPK menemukan barang bukti berupa uang di dalam tas jinjing berrwarna biru sebesar Rp 145 juta dan uang tunai sebesar Rp 25 juta.

Lalu, KPK meningkatkan proses hukum menjadi penyidikan dan melakukan serangkaian penggeledahan di ruang kerja maupun rumah dinas Tamzil. KPK menegaskan penggeledahan tersebut sesuai prosedur karena sudah berdasarkan surat perintah penyitaan. KPK juga sudah meminta surat izin kepada Pengadilan Negeri Semarang terkait penggeledahan itu.

KPK menyanggah dalil permohonan Tamzil yang mengatakan penggeledahan tidak sah karena tidak disaksikan kepala desa atau ketua lingkungan. Menurut KPK, penggeledahan yang dilakukan telah sesuai prosedur karena sudah seizin dari Wakil Bupati Kudus Hartopo dengan disaksikan dua saksi lainnya.


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com