KPU: NPHD Pilkada 2020 Paling Lambat 1 Oktober 2019

Jakarta - Ketua KPU Arief Budiman mencatat baru ada 12 daerah yang telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada 2020. Arief meminta agar daerah lain segera menyelesaikan, paling lambat 1 Oktober 2019.

"Sampai dengan dua hari yang lalu itu NPHD yang ditandangani baru 12 daerah. Nah kita masih punya waktu sampai dengan 1 Oktober. Kami berharap kabupaten kota dan provinsi bisa segera melakukan penandatanganan NPHD dengan pemerintah daerah setempat," ujar Arief, di JCC Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Baca juga: Mendagri Minta Perencanaan Anggaran Pilkada 2020 Segera Dituntaskan

Jika tidak bisa selesai ditanggal tersebut, Arief meminta kepastian KPUD untuk menentukan target. Ia meminta penyusunan anggaran itu dipercepat, sebab di tahun 2019 ini sudah mulai dilakukannya tahapan-tahapan menuju Pilkada 2020.

"Nah saya meminta kalau memang tidak bisa diselesaikan 1 Oktober, tanggal 1 Oktober harus ada komitmen kapan pembahasan itu diselesaikan. Karena di tahun 2019 itu sudah ada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU provinsi maupun kabupaten kota dan itu nggak mungkin tanpa dukungan anggaran," ucapnya.

Baca juga: Konsolidasi Jelang Pilkada Serentak 2020, KPU Waspadai Siber Attack

Terpisah, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya sudah berkoodinasi dengan Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah terkait anggaran pilkada 2020. Meski demikian, dia mengakui memang masih ada beberapa daerah yang belum meneken NPHD.

"Ya yang pertama permintaan KPU dan KPUD mengenai anggaran sudah kita koordinasikan di 270 daerah intinya cukup tercukupi walaupun masih ada yang belum teken naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)," ujar Tjahjo. (eva/mae)