.webp)
"Ya yang pertama permintaan KPU dan KPUD mengenai anggaran sudah kita koordinasikan di 270 daerah intinya cukup tercukupi walaupun masih ada yang belum teken naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)," ujar Tjahjo di acara Konsidasi Nasional KPU, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi hanya masalah kompromi saja, secara prinsip anggaran sudah dipersiapkan oleh daerah, baik untuk provinsi RAPB 2020 sudah semua masuk, tinggal ada sejumlah daerah yang jumlahnya masih dibargaining kan dengan KPU. (Besar anggarannya) tergantung variasi, tergantung jumlah penduduknya tergantung jumlah daerah, wilayah kegiatan," ucapnya.
Untuk itu Tjahjo meminta kepada KPU untuk terus menyinkronkan anggaran dengan pemda. Sehingga tahapan-tahapan persiapan pilkada dapat berjalan lancar.
"Mohon terus didekati, disinkronkan semoga ada kebutuhan-kebutuhan yang sudah bisa dicapai, dimulai dengan tahapan-tahapan sedikit perubahan untuk tahun anggaran di akhir 2019 ini," katanya.
Tidak hanya itu, Tjahjo juga meminta pemda untuk mengidentifikasi permasalahan pilkada serentak baik dari segi keamanan maupun logistik.. Hal itu guna mengantisipasi permasalahan yang akan muncul dalam pilkada 2020
"Identifikasi permasalahan pelaksanaan Pemilu serentak memang masalah logistik pemilu, dukungan pemerintah lewat kemenkeu dan ada tadi juga mulai penghematan dari KPU, netralitas ASN jmasih ada, kemudian perkara perselisihan hasil Pemilu," tuturnya.
Halaman 2 dari 2
